Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkot Balikpapan memastikan pembayaran gaji pegawai dan belanja wajib tetap diprioritaskan meski penyesuaian transfer pusat berpotensi menyebabkan penundaan sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur.
BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan pembayaran gaji pegawai dan pemenuhan belanja wajib tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah pusat melakukan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur berpotensi mengalami penundaan atau penyesuaian jadwal pelaksanaan.
Wakil Wali Kota (Wawali) Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan pemerintah daerah tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Komitmen tersebut juga mencakup pembangunan fasilitas pendidikan serta penyediaan seragam sekolah.
“Alhamdulillah mandatory spending kita semuanya sudah diberikan. Pendidikan, kesehatan, kemudian pembangunan sekolah, seragam semua kita berikan,” ujarnya saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Selasa (10/11/2026).
Bagus menegaskan, penyesuaian TKD tidak menyebabkan penundaan ataupun pengurangan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Pemkot Balikpapan. Pemerintah daerah berupaya menjaga pemenuhan kewajiban tersebut agar tidak terdampak perubahan kemampuan fiskal.
“Termasuk tidak ada penundaan atau pengurangan gaji pegawai. Ini yang menjadi hal penting. Kalau Anda lihat di beberapa kota masih banyak masalah yang berkaitan dengan gaji pegawai. Di Kota Balikpapan tidak,” tegasnya.
Selain pembayaran gaji dan belanja wajib, pemeliharaan infrastruktur tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, Bagus mengakui sejumlah kegiatan pembangunan yang sebelumnya telah dijadwalkan kemungkinan perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui penundaan kegiatan atau pengajuan dukungan pembiayaan kepada pemerintah pusat agar kebutuhan pembangunan infrastruktur tetap dapat ditangani.
“Memang ada beberapa kegiatan yang sudah dijadwalkan, infrastruktur. Tapi itu kan tinggal ditunda saja atau kalau tidak, kita minta dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan terhadap infrastruktur yang ada di Kota Balikpapan,” jelasnya.
Di tengah penyesuaian anggaran, Pemkot Balikpapan juga menghadapi kebutuhan regenerasi aparatur. Bagus menyebutkan sekitar 200 pegawai memasuki masa pensiun setiap tahun, sehingga diperlukan perhatian terhadap keberlanjutan pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia turut menyinggung informasi mengenai rencana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Masyarakat diharapkan mulai mempersiapkan persyaratan administrasi dan kemampuan menghadapi proses seleksi apabila penerimaan tersebut resmi dibuka.
“Nah, kemarin ini kan ada pengumuman. Tahun 2027 ada penerimaan CPNS. Silakan Anda berikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Silakan mempersiapkan diri dalam lampiran, dalam juga tes,” katanya.
Selain kebutuhan aparatur, pemerintah daerah harus mempersiapkan dukungan bagi sejumlah program strategis pemerintah pusat, antara lain Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Nasional Terintegrasi.
Bagus menjelaskan, pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi dukungan anggaran maupun penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan administrasi dan legalitas.
“Sekolah rakyat, sekolah nasional terintegrasi itu kan biayanya besar, Rp250 miliar. Nah, ini bagian dari pengembalian sehingga banyak hal yang bisa kita terima, tetapi kita juga harus menyiapkan lahan yang bersertifikat. Ini yang harus kita percepat nantinya,” ungkapnya.
Menurut Bagus, kesiapan lahan bersertifikat menjadi salah satu aspek yang perlu dipercepat agar pemerintah daerah dapat mendukung realisasi program pendidikan yang direncanakan pemerintah pusat.
Dengan berbagai kebutuhan tersebut, Pemkot Balikpapan perlu menentukan prioritas belanja berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan keuangan daerah. Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program strategis tanpa mengurangi pemenuhan gaji pegawai, belanja wajib, serta pelayanan dasar masyarakat. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
