PALANGKA RAYA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memperkuat mitigasi bencana menghadapi peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi genangan, banjir, hingga tanah longsor, terutama di wilayah rawan bencana.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan upaya penanggulangan bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) harus dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu ditingkatkan sejak dini agar potensi bencana dapat diantisipasi sebelum berdampak lebih luas kepada masyarakat.

“Kita harapkan mitigasi yang dilakukan Pemprov melalui BPBPK betul-betul efektif dan tepat sasaran. Misalnya pemantauan secara berkala debit sungai, pemetaan zona banjir ataupun longsor juga informasi-informasi prakiraan hujan, perbaikan atau pembersihan drainase,” ujar Nafsiah saat diwawancara di gedung komisi DPRD Kalteng, Selasa, (10/11/2026).

Ia menjelaskan, kewaspadaan menghadapi musim penghujan tidak kalah penting dibandingkan kesiapsiagaan saat musim kemarau. Sebelumnya, pemerintah dan masyarakat diminta meningkatkan perhatian terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kini, potensi genangan dan banjir akibat curah hujan tinggi menjadi perhatian utama.

“Kemarin kita selalu siaga dan waspada terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan utamanya, nah kalau sekarang kewaspadaan kita adalah soal munculnya genangan luas bahkan banjir akibat curah hujan yang tinggi,” jelasnya.

Nafsiah juga mengingatkan agar kawasan permukiman di dataran rendah dan bantaran sungai mendapat perhatian khusus. Wilayah tersebut dinilai lebih rentan terdampak genangan maupun banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.

Selain itu, kawasan lahan gambut bekas karhutla juga perlu diwaspadai. Menurutnya, kondisi lahan tersebut berpotensi mengalami genangan sehingga perlu mendapat perhatian dalam upaya mitigasi bencana.

Untuk mengurangi risiko, Nafsiah mengimbau masyarakat aktif memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) maupun BPBPK. Ia juga mendorong warga meningkatkan gotong royong membersihkan drainase dan saluran air di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana. Saluran air yang tersumbat dapat memperburuk genangan ketika hujan turun, sehingga kebersihan lingkungan perlu dijaga bersama.

Di sisi lain, legislator dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut menekankan pentingnya penyuluhan mengenai bahaya bencana serta potensi penyebaran penyakit setelah bencana terjadi.

Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten dan kota juga didorong memperluas pelatihan bagi relawan serta membentuk lingkungan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) hingga kelurahan.

Nafsiah menegaskan, upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah harus diimbangi dengan kewaspadaan mandiri masyarakat. Sebab, warga menjadi pihak yang paling awal merasakan dampak ketika bencana terjadi.

“Meskipun ada mitigasi dari Pemprov dan kabupaten/kota menurut saya warga harus tetap disarankan selalu waspada secara mandiri, karena biasanya ketika terjadi bencana yang terdampak pertama adalah masyarakat,” pungkasnya.

Ia berharap penguatan mitigasi, kesiapan pemerintah, serta partisipasi masyarakat dapat membantu menekan risiko bencana selama musim penghujan dan melindungi warga di wilayah rawan genangan maupun banjir. []

Penulis: Af | Penyunting: Af