Kemnaker mencatat baru sekitar 900 pengantar kerja di Indonesia dan mendorong optimalisasi 284 Unit Layanan Disabilitas untuk mendampingi pencari kerja penyandang disabilitas.
JAWA BARAT – Keterbatasan tenaga pendamping pencari kerja menjadi salah satu tantangan dalam memperluas akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pengantar kerja baru sekitar 900 orang, sementara pemerintah ingin memperkuat layanan pendampingan agar pencari kerja disabilitas tidak harus mencari pekerjaan sendiri.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, mengatakan penguatan pendampingan perlu berjalan beriringan dengan pelatihan keterampilan dan perluasan kemitraan bersama dunia usaha.
“Jadi, mereka tidak dibiarkan mencari pekerjaan sendiri, tetapi ada pengantar kerja yang membantu dan mendampingi,” tuturnya.
Sebagaimana diberitakan Kompas, Senin, (16/11/2026), Sugeng menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan pembekalan kewirausahaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD) di Balai Pelatihan Kerja Khusus (BPKK) Bekasi, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).
Kemnaker saat ini juga mendorong optimalisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan yang tersebar di berbagai wilayah. Tercatat sebanyak 284 ULD telah beroperasi di 31 provinsi, 66 kota, dan 218 kabupaten. Unit tersebut diharapkan menjadi penghubung antara pencari kerja penyandang disabilitas dan dunia industri.
Sugeng berharap ULD ke depan dilengkapi tenaga pengantar kerja yang dapat mendampingi pencari kerja dalam menemukan pekerjaan sesuai kemampuan dan kompetensinya. Dengan dukungan tersebut, proses pencarian kerja diharapkan menjadi lebih terarah dan tidak membebani penyandang disabilitas secara mandiri.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan sekitar 10.000 penyandang disabilitas mengikuti pelatihan kerja setiap tahun. Namun, jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan melalui program Binalavotas dan Binapenta baru sekitar 2.500 orang.
“Harapan kami, setiap tahun sekitar 10.000 penyandang disabilitas bisa mendapatkan pelatihan,” ujar Sugeng.
Ia mengakui capaian tersebut masih perlu ditingkatkan hingga lima kali lipat agar target tahunan dapat tercapai.
“Artinya, kita masih perlu meningkatkan capaian hingga lima kali lipat,” katanya.
Tantangan perluasan kesempatan kerja juga terlihat dari jumlah penyandang disabilitas usia kerja di Indonesia yang mencapai sekitar 5,5 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 1,2 juta orang masuk dalam angkatan kerja, tetapi belum seluruhnya memperoleh pekerjaan.
Sugeng menilai penyerapan tenaga kerja disabilitas tidak dapat hanya mengandalkan sektor formal. Peluang di sektor informal, termasuk melalui pemberdayaan dan kewirausahaan, juga perlu diperluas.
“Kalau tidak semuanya bisa terserap di sektor formal, perluasan kesempatan kerja juga harus dilakukan melalui sektor informal,” ujarnya.
Menurut Sugeng, sekitar 40 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor formal, sedangkan 60 persen lainnya berada di sektor informal. Karena itu, pelatihan dan pendampingan perlu diarahkan untuk membuka berbagai pilihan mata pencaharian.
Pemerintah juga menargetkan tingkat penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas mencapai 12 persen pada 2029. Saat ini, capaian penempatan tersebut masih sekitar 10 persen. Untuk mengejar target itu, Kemnaker menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari perluasan akses penempatan kerja, penguatan kemitraan dengan dunia usaha, pemberdayaan dan kewirausahaan, hingga pelatihan vokasi serta pemagangan inklusif.
Sugeng berharap upaya tersebut dapat diperkuat melalui kolaborasi antara Kemnaker, ULD, dunia usaha dan industri, serta perguruan tinggi. Ketersediaan pelatihan, pendampingan, dan lingkungan kerja yang inklusif diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan maupun membangun usaha mandiri. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan