Foto: Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dalam Peraturan Daerah Kab.Kukar oleh Kejari dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kab.Kukar atas 5 Rancangan Peraturan Daerah (Berita Borneo/Reza)

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Rampung Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar mempercepat penyempurnaan lima raperda melalui konsultasi publik dan pelibatan kejaksaan untuk memastikan regulasi yang ditargetkan rampung pada Desember 2026 memiliki dasar hukum yang kuat serta dapat diterapkan secara efektif.

KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar menargetkan pembahasan lima rancangan peraturan daerah (raperda) rampung pada Desember 2026. Kelima regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah di Kukar.

Target tersebut disampaikan Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (16/11/2026). Forum itu menjadi bagian dari proses penyempurnaan lima raperda yang tengah dibahas oleh masing-masing panitia khusus (pansus).

Ahmad Yani mengatakan, pembahasan kelima raperda telah memasuki tahap penyempurnaan. Melalui FKP, DPRD Kukar membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan masukan, koreksi, dan pandangan sebelum rancangan regulasi tersebut memasuki tahap finalisasi.

“Harapan kita, konsultasi publik ini bisa memberikan masukan, memberikan koreksi, dan menjadi ruang diskusi dalam rangka penyempurnaan raperda yang saat ini tinggal kita finalisasi,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, kelima raperda tersebut memiliki arti penting bagi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung optimalisasi PAD. Karena itu, DPRD Kukar berupaya memastikan seluruh substansi regulasi telah dibahas secara matang sebelum mendapatkan persetujuan bersama.

Setelah pembahasan di tingkat pansus selesai, rancangan regulasi akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjalani tahapan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil fasilitasi tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan sebelum raperda memasuki tahapan persetujuan dan penetapan menjadi peraturan daerah (perda).

Ahmad Yani berharap seluruh proses dapat diselesaikan pada Desember 2026 sehingga kelima raperda dapat memperoleh persetujuan sebelum pergantian tahun.

Selain membahas substansi regulasi, FKP juga menghadirkan pemaparan dari unsur Kejaksaan mengenai perumusan ketentuan pidana dalam perda.

DPRD Kukar melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk memberikan masukan terhadap penyusunan ketentuan pidana, khususnya dalam memastikan rumusan sanksi memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Ahmad Yani menilai keterlibatan kejaksaan penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum ketika perda diterapkan. Menurutnya, rumusan ketentuan pidana harus disusun secara cermat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Kita minta Kejaksaan supaya ada penerapan perda yang berbasis hukum. Ketika ada pelanggaran, ada ketentuan pidananya. Rumusan-rumusan terkait pemidanaan ini lebih dipahami oleh teman-teman dari Kejaksaan,” katanya.

Di samping kejaksaan, DPRD Kukar juga memandang perlu keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembahasan raperda. Instansi tersebut memiliki tanggung jawab dalam penegakan perda setelah regulasi diberlakukan.

Ahmad Yani menyoroti masih adanya perda yang telah disahkan, tetapi belum diikuti pengawasan dan penegakan secara optimal. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar pembentukan regulasi tidak berhenti pada proses legislasi.

Menurutnya, keterlibatan Satpol PP sejak tahap pembahasan dapat membantu memastikan ketentuan dalam perda dapat diterapkan, termasuk menyangkut mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran, dan pelaksanaan sanksi sesuai kewenangan.

DPRD Kukar berharap proses konsultasi publik, penyempurnaan substansi, serta koordinasi dengan instansi terkait dapat menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Dengan target penyelesaian pada Desember 2026, kelima raperda tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung peningkatan PAD Kukar. [] (ADV)

Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *