Fraksi PAN-NasDem DPRD Kaltim menolak sementara usulan kontrak tahun jamak senilai Rp1,24 triliun karena menilai kelengkapan dokumen, perizinan kawasan hutan lindung, dan status jalan masih perlu dikaji.
SAMARINDA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)–Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan penolakan sementara terhadap usulan proyek dengan skema kontrak tahun jamak (multi-years contract/MYC) senilai Rp1,24 triliun yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran terhadap kelengkapan dokumen, persoalan perizinan kawasan hutan lindung, serta kejelasan status jalan yang akan dibangun.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi PAN-NasDem DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, seusai rapat pimpinan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim di ruang rapat Gedung E, kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut membahas usulan sejumlah proyek tahun jamak sekaligus meminta penjelasan awal dari pemerintah daerah mengenai dasar regulasi dan kemampuan fiskal Kaltim untuk membiayai pembangunan yang direncanakan berlangsung lebih dari satu tahun anggaran.
Baharuddin mengatakan, rapat pimpinan belum menghasilkan keputusan akhir karena masing-masing fraksi masih harus melakukan pembahasan internal sebelum menentukan sikap resmi terhadap usulan Pemprov Kaltim.
“Hampir semua fraksi itu akan kembali mendiskusikan di fraksi masing-masing, kalau fraksi Pan-nasdem dalam sikapnya. Satu, bahwa MYC kontra ini tidak boleh tergesa-gesa karena harus dokumennya diperiksa semua, apalagi tadi dijelaskan bahwa salah satu proyek yang di Bongan itu itu adalah masuk di hutan lindung,” kata Baharuddin.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Fraksi PAN-NasDem adalah rencana pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Berdasarkan penjelasan yang diterima dalam rapat, salah satu lokasi proyek disebut berada di kawasan hutan lindung.
Baharuddin menilai kondisi tersebut perlu dikaji secara mendalam karena pembangunan yang menggunakan kawasan hutan harus memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia mempertanyakan kepastian persetujuan penggunaan kawasan hutan sebelum proyek disetujui.
“Menurut kami itu berbahaya juga dan siapa yang bisa menjaminkan bahwa izin pinjam pakainya akan disetujui,” ujar legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut.
Atas pertimbangan tersebut, Baharuddin menyatakan Fraksi PAN-NasDem untuk sementara menolak usulan MYC. Namun, sikap itu masih akan dibahas bersama seluruh anggota fraksi sebelum disampaikan secara resmi dalam tahapan pembahasan berikutnya.
“Kedua, kami di fraksi Pan-Nasdem itu menolak, jadi kami akan di rapat di fraksi dulu untuk menentukan sikap,” tutur anggota Komisi I DPRD Kaltim tersebut.
Selain persoalan kawasan hutan, Baharuddin mempertanyakan dasar kebijakan Pemprov Kaltim dalam merencanakan pembangunan ruas jalan yang disebut belum memiliki kejelasan status kewenangan pengelolaan.
Menurutnya, penjelasan mengenai status jalan dan alasan pemerintah provinsi mengambil tanggung jawab pembangunan diperlukan agar DPRD dapat menilai dasar hukum serta urgensi penganggaran proyek tersebut.
“Jalannya berstatus nonstatus dan kami tidak mengetahui alasan Pemprov untuk mengambil alih pembangunan jalan tersebut,” ungkap Baharuddin.
Adapun usulan proyek MYC senilai Rp1,24 triliun tersebut mencakup pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda, pembangunan akses jalan dari Kecamatan Sotek menuju Kecamatan Bongan, serta pembangunan jalan dari Kecamatan Long Kali menuju Kecamatan Bongan.
Hingga rapat berakhir, DPRD Kaltim belum mengambil keputusan akhir mengenai persetujuan usulan kontrak tahun jamak tersebut. Pembahasan dijadwalkan berlanjut pada Selasa (17/11/2026), setelah masing-masing fraksi melakukan konsultasi dan pembahasan internal.
Hasil pembahasan lanjutan itu akan menjadi dasar pertimbangan DPRD Kaltim dalam menentukan kelanjutan usulan proyek senilai Rp1,24 triliun, termasuk memastikan kelengkapan dokumen, kepastian perizinan, dan kemampuan keuangan daerah sebelum proyek memperoleh persetujuan. [] (ADV)
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan