Hanya 33,58 Persen Pekerja Disabilitas Terserap Sektor Formal

Sebanyak 779.150 pekerja penyandang disabilitas masih berada di sektor informal, sementara Kemnaker memperluas pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan industri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor formal.

JAWA BARAT – Dari 1.173.066 penyandang disabilitas yang bekerja di Indonesia, baru 393.916 orang atau 33,58 persen yang terserap di sektor formal. Sementara itu, sebanyak 779.150 orang atau sekitar 66,42 persen masih bekerja di sektor informal. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Data tersebut bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 yang diolah dalam publikasi Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia. Besarnya proporsi pekerja disabilitas di sektor informal menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat akses terhadap pekerjaan yang lebih inklusif dan memiliki kepastian hubungan kerja.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja menjadi kebutuhan penting agar penyandang disabilitas memiliki peluang lebih besar memasuki sektor formal.

“Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif,” ujar Cris Kuntadi.

Pernyataan tersebut disampaikan Cris saat membuka kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) melalui Portal Lowongan Kerja (Job Portal), Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Selasa (17/11/2026).

Menurut Cris, rendahnya penyerapan pekerja disabilitas di sektor formal tidak dapat dilepaskan dari berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja.

Hambatan tersebut antara lain belum optimalnya kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri (link and match), keterbatasan keterampilan dan sertifikasi, minimnya penyediaan akomodasi yang layak, serta stigma terhadap penyandang disabilitas di lingkungan kerja.

Kondisi tersebut turut memengaruhi pemenuhan kewajiban perusahaan dan instansi pemerintah dalam menyediakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya. Sementara itu, pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 2 persen.

Untuk memperluas kesempatan kerja tersebut, Kemnaker mengembangkan LPK inklusif serta menyediakan kuota afirmatif bagi peserta penyandang disabilitas dalam program pelatihan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Penguatan akses pelatihan juga dilakukan melalui pengembangan BKK di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan LPK. Langkah ini diarahkan untuk mempertemukan pencari kerja penyandang disabilitas dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai kualifikasi.

Selain memperluas akses pelatihan, Kemnaker mendorong keterlibatan lembaga pendidikan, organisasi penyandang disabilitas, serta pelaku industri dalam merancang program peningkatan kompetensi.

“Kemnaker juga memperkuat kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI),” katanya.

Cris meminta lembaga pendidikan dan pelatihan memperhatikan perkembangan kebutuhan pasar kerja dalam menyusun kurikulum bagi penyandang disabilitas. Kompetensi yang dikembangkan perlu mencakup keterampilan teknis, kemampuan digital, serta keterampilan nonteknis (soft skills) yang relevan dengan kebutuhan perusahaan.

Penguatan keterampilan tersebut juga perlu disertai pendampingan kerja (job coaching) sejak tahap sebelum penempatan hingga setelah peserta memperoleh pekerjaan.

Pendampingan dinilai penting agar peserta tidak hanya memiliki kemampuan untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan perusahaan dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Cris menegaskan penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan kerja berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Karena itu, perusahaan diharapkan tidak memandang perekrutan pekerja disabilitas semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban administratif.

“TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tegasnya.

Melalui kegiatan yang mempertemukan kebutuhan industri dan kompetensi pencari kerja dalam satu forum (one stop link and match) di Bekasi, para peserta menyepakati sejumlah tindak lanjut berupa pemetaan kompetensi pencari kerja, penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan penyandang disabilitas menghadapi persaingan pasar kerja sekaligus membantu perusahaan memperoleh tenaga kerja sesuai kebutuhan.

Kemnaker berharap perluasan pelatihan dan penguatan kemitraan dengan dunia usaha dapat meningkatkan penyerapan penyandang disabilitas di sektor formal. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan kesempatan kerja, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif dan setara. []

Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *