Kemnaker Ingatkan Kewajiban Perusahaan Rekrut Pekerja Disabilitas

Kemnaker mendorong pemenuhan kuota pekerja penyandang disabilitas sebesar 1 persen di perusahaan swasta dan 2 persen di instansi pemerintah serta BUMN dan BUMD melalui penguatan akses kerja, pelatihan vokasi, dan layanan penempatan.

JAWA BARAT – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong perusahaan memperkuat pemenuhan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Perusahaan swasta diwajibkan menyediakan paling sedikit 1 persen kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya, sedangkan instansi pemerintah dan badan usaha milik negara maupun daerah wajib memenuhi kuota minimal 2 persen.

Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah menekankan pentingnya penerapan ketentuan tersebut untuk memperluas akses pekerjaan yang setara, sekaligus mengurangi hambatan yang masih dihadapi penyandang disabilitas dalam memasuki dunia kerja.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Cris Kuntadi menilai keberadaan regulasi belum cukup untuk memastikan terpenuhinya hak penyandang disabilitas atas pekerjaan. Perusahaan juga perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.

Penegasan itu disampaikan Cris dalam kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Bekasi, Selasa (17/11/2026), sebagaimana dilansir Kemnaker, Selasa (17/11/2026).

Menurut Cris, pemenuhan kewajiban tersebut membutuhkan perubahan cara pandang dan pengelolaan perusahaan melalui manajemen perubahan (change management). Langkah ini diperlukan agar penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh kesempatan bekerja, tetapi juga mendapatkan akomodasi yang layak serta peluang untuk mengembangkan karier.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan kompetensi pencari kerja penyandang disabilitas. Pendekatan kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja (link and match) diharapkan dapat memperluas kesempatan penempatan kerja.

“Jadi kita akan coba link and match-kan antara supply dan demand,” ujar Cris dalam kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Persoalan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan. Berdasarkan publikasi Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia yang mengolah hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, sebanyak 779.150 penyandang disabilitas tercatat bekerja di sektor informal, sementara 67.109 lainnya masih menganggur.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, menjelaskan bahwa keterbatasan akses terhadap informasi lowongan pekerjaan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Selain itu, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, keterbatasan keterampilan dan sertifikasi, serta belum tersedianya akomodasi yang layak di sejumlah tempat kerja turut menjadi hambatan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemnaker memperkuat layanan penempatan tenaga kerja melalui ekosistem Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja). Layanan ini dimanfaatkan untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan perusahaan.

Pemerintah juga mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) inklusif guna memperluas akses informasi lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Langkah lainnya dilakukan melalui penguatan pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknis, keterampilan digital, dan keterampilan nonteknis (soft skills) yang dibutuhkan dunia kerja.

Sugeng mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya saing penyandang disabilitas sehingga memiliki kesempatan lebih besar memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya.

“Kita akan latih teman-teman penyandang disabilitas, kami akan bantu dengan memberikan pelatihan vokasi untuk melatih keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja agar dapat bersaing di dunia kerja,” kata Sugeng.

Selain menyediakan pelatihan, Kemnaker memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas sejak tahap sebelum penempatan hingga setelah memperoleh pekerjaan. Pendampingan tersebut diarahkan untuk membantu tenaga kerja menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan lingkungan perusahaan.

Penguatan layanan penempatan dan pelatihan diharapkan dapat mendukung pemenuhan kewajiban perusahaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Dengan demikian, kesempatan kerja yang inklusif tidak hanya menjadi ketentuan administratif, tetapi juga diwujudkan melalui perekrutan, penyediaan akomodasi yang layak, dan pengembangan kompetensi pekerja secara berkelanjutan. []

Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *