Foto: Sinergi dan Kolaborasi Program Poliran dengan Kukar Siap Kerja (Berita Borneo/Reza)

Pengangguran di Kukar Capai 17 Ribu Orang, Poliran Digencarkan

Polres Kukar bersama Distransnaker dan dunia usaha memperkuat program Poliran untuk memperluas penyerapan tenaga kerja lokal melalui pendataan, pelatihan berbasis kebutuhan perusahaan, dan fasilitasi penempatan kerja.

KUTAI KARTANEGARA – Sebanyak 17.000 orang di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), tercatat masih menganggur hingga Oktober 2026. Untuk memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran, Kepolisian Resor (Polres) Kukar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan dunia usaha memperkuat pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang disinergikan dengan Kukar Siap Kerja.

Berdasarkan data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah tersebut mencapai 4,40 persen. Selain itu, tercatat 10.610 pencari kerja yang terdaftar melalui layanan kartu pencari kerja serta 3.311 orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Melalui kolaborasi tersebut, Polres Kukar menggandeng Distransnaker Kukar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Program ini mencakup pendataan masyarakat yang belum bekerja, pelatihan keterampilan, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja.

Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Kukar Izdiharuddin Faris Raharja Putra mengatakan kepolisian berperan mempercepat pelaksanaan Poliran melalui keterlibatan jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Menurut Izdiharuddin, pelaksanaan program tidak hanya dipusatkan di tingkat kabupaten, tetapi juga diperluas hingga kecamatan dan desa agar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat terjangkau.

“Kegiatan ini sampai di kecamatan hingga ke desa. Kita menggerakkan Polsek dan Bhabinkamtibmas untuk merekrut, memfasilitasi pelatihannya, sampai ke penempatan kerjanya,” ujarnya di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Tenggarong, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan pendataan calon peserta telah dimulai sejak Oktober 2026. Sejumlah Polsek juga telah menjalankan kegiatan serupa dengan penyaluran tenaga kerja berkisar dua hingga 16 orang di masing-masing wilayah.

Meski program mulai berjalan, Polres Kukar belum menetapkan target keseluruhan tenaga kerja yang akan direkrut maupun ditempatkan. Perkembangan pelaksanaan program akan dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil penempatan tenaga kerja setiap pekan dan bulan.

Izdiharuddin menegaskan kesempatan mengikuti program tidak dibatasi berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) hingga perguruan tinggi dapat mengikuti proses pendataan dan pelatihan sepanjang memenuhi kebutuhan kualifikasi perusahaan.

“Kita ingin mengetahui perusahaan membutuhkan tenaga kerja di bidang apa, kualifikasinya seperti apa, dan latar belakang pencari kerja yang diperlukan. Setelah itu, kita sinkronkan dengan pemerintah daerah terkait pelatihan yang dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kukar Dendy Irwan Fahriza mengatakan keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dalam memastikan pelatihan yang diberikan kepada pencari kerja memiliki keterkaitan dengan kebutuhan perusahaan.

Menurut Dendy, sinergi bersama Apindo dan Forum TJSL juga diperlukan untuk mendukung pembiayaan pelatihan serta membuka peluang penempatan tenaga kerja setelah peserta menyelesaikan pembekalan.

Pembiayaan program dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dukungan perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) serta program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Dendy menjelaskan sebanyak 10.610 pencari kerja yang tercatat dalam data Distransnaker berasal dari layanan penerbitan kartu pencari kerja atau kartu kuning di tingkat kecamatan dan kabupaten. Namun, data tersebut belum tersedia secara terperinci berdasarkan wilayah kecamatan, kelurahan, dan desa.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program agar pendataan calon peserta dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan pekerjaan.

Program Poliran dan Kukar Siap Kerja akan memprioritaskan masyarakat yang masih menganggur, warga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada kelompok desil satu hingga lima, serta masyarakat yang tinggal di wilayah lingkar satu perusahaan.

Untuk meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja, Distransnaker Kukar akan melakukan pemetaan kebutuhan perusahaan melalui perencanaan kebutuhan tenaga kerja (manpower planning) pada 2027.

Pemetaan tersebut bertujuan memastikan jenis pelatihan yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga memiliki peluang untuk mengikuti proses rekrutmen setelah menyelesaikan pelatihan.

Dendy mencontohkan, apabila suatu perusahaan membutuhkan 300 pekerja dengan keahlian tertentu, penyelenggaraan pelatihan dapat diarahkan untuk menyiapkan calon tenaga kerja sesuai kebutuhan tersebut.

“Yang kita latih adalah kompetensi yang memang dibutuhkan perusahaan di Kukar. Jadi, perencanaan kita berbasis kebutuhan dari sektor badan usaha yang beroperasi di Kutai Kartanegara,” katanya.

Program Poliran merupakan inisiatif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Suyudi Ario Seto untuk membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Program tersebut dikembangkan melalui kolaborasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta dunia usaha.

Melalui kerja sama tersebut, calon tenaga kerja dapat memperoleh pembekalan keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan, termasuk peningkatan keterampilan nonteknis (soft skills) sebelum mengikuti proses penempatan kerja.

Selain membantu mengurangi pengangguran, Poliran diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Peningkatan akses pekerjaan dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.

Di Kukar, sosialisasi program akan terus diperluas hingga tingkat desa dengan melibatkan jajaran kepolisian dan pemerintah daerah. Pendaftaran bagi masyarakat lokal direncanakan difasilitasi melalui situs Siap Kerja milik Pemkab Kukar, sedangkan pencari kerja dari luar daerah mengikuti mekanisme pelatihan dan rekrutmen secara mandiri melalui perusahaan.

Melalui penguatan kolaborasi tersebut, Polres Kukar dan Pemkab Kukar berharap pelaksanaan Poliran dapat memperluas akses pekerjaan bagi masyarakat lokal. Keberhasilan program selanjutnya akan bergantung pada kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan perusahaan, ketersediaan lowongan kerja, serta jumlah peserta yang benar-benar berhasil memperoleh pekerjaan. []

Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *