PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya meraih skor 92,9 dalam penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI (Bersama Ikut Memberantas Korupsi) Tahun 2026. Capaian tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penilaian tersebut. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat.
“Kami memandang kehadiran Tim Penilai bukan semata sebagai evaluasi, tetapi kesempatan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperoleh masukan serta rekomendasi,” ujar Fairid saat pengumuman hasil penilaian di Aula Hapakat Jaya, Rabu (18/11/2026).
Fairid mengatakan, hasil tersebut menjadi motivasi bagi Pemko Palangka Raya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi membutuhkan komitmen, konsistensi, serta keteladanan dari seluruh aparatur pemerintah.
Ia menegaskan, pencegahan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi. Nilai-nilai antikorupsi harus menjadi budaya kerja yang diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.
“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Fairid.
Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemko Palangka Raya terus mendorong sejumlah langkah strategis. Di antaranya penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN), transparansi pengelolaan keuangan, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.
Fairid juga meminta seluruh perangkat daerah menjadikan hasil penilaian tersebut sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Ia mengingatkan agar jajaran pemerintah tidak cepat berpuas diri meskipun telah memperoleh skor 92,9.
“Saya mengajak masyarakat ikut membangun budaya antikorupsi. Integritas bukan sekadar komitmen yang diucapkan, tetapi harus menjadi karakter yang diwujudkan dalam setiap tindakan,” pungkasnya.
Melalui capaian tersebut, Pemko Palangka Raya diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Keterlibatan seluruh aparatur dan masyarakat juga menjadi bagian penting agar budaya antikorupsi dapat diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. []
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan