PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya masuk dalam tiga besar calon kabupaten/kota percontohan antikorupsi tahun 2026 yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses penilaian dan pendampingan yang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan.
Hal itu disampaikannya saat kegiatan Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi (Bersama Ikut Memberantas Korupsi) Tahun 2026, di Aula Hapakat Jaya Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Selasa (17/11/2026).
Fairid menjelaskan, sebelum masuk tiga besar, Palangka Raya telah melalui sejumlah tahapan seleksi dengan berbagai indikator yang ditetapkan KPK. Di antaranya Monitoring Center for Prevention (MCP/MCSP), tindak lanjut rekomendasi, serta sejumlah indikator lainnya.
Dalam tahapan tersebut, Palangka Raya bersaing bersama Kabupaten Asahan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai tiga daerah yang masuk dalam penilaian lanjutan calon percontohan kabupaten/kota antikorupsi.
“Menjadi tiga besar itu pun sebenarnya sudah memenuhi standar kriteria KPK. Namun, karena ini akan dijadikan percontohan, tentu harus benar-benar dilihat secara konkret, mulai dari sistem hingga pelaksanaannya,” ujar Fairid.
Ia menyebutkan, proses penilaian tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan pemaparan kepala daerah, tetapi juga melibatkan peninjauan langsung ke lapangan.
Tim penilai turut melihat kualitas pelayanan publik, penerapan zona integritas, serta kelengkapan administrasi seperti peraturan daerah, standar operasional prosedur (SOP), maklumat pelayanan, hingga perjanjian kerja sama.
Menurut Fairid, terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam upaya membangun pemerintahan yang berintegritas. Pertama, penguatan komitmen pengawasan, termasuk melalui optimalisasi peran Inspektorat, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan Whistleblowing System (WBS).
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk penerapan zona integritas untuk mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Ketiga, penguatan budaya kerja antikorupsi yang harus diterapkan secara berjenjang, mulai dari pimpinan hingga seluruh jajaran aparatur pemerintah.
“Keempat, keterlibatan masyarakat dan unsur adat. Jadi, bagaimana pemerintah membangun budaya antikorupsi dengan melibatkan masyarakat, termasuk melihat tingkat kepuasan melalui survei yang dilakukan oleh KPK,” jelasnya.
Fairid menegaskan, penilaian tersebut bukan sekadar melihat pemenuhan administrasi, melainkan juga memastikan adanya komitmen, progres, serta sistem pengawasan dan perbaikan yang berjalan secara berkelanjutan.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, termasuk rekomendasi terkait perbaikan sarana dan prasarana. Namun, menurutnya, hal terpenting adalah memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti melalui sistem yang jelas.
“Jadi, bukan hanya melihat satu item, misalnya ada yang rusak lalu diperbaiki. Tetapi bagaimana komitmen, progres, dan sistem yang terbangun di pemerintah kota ini memiliki arah perbaikan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh tahapan penilaian dapat berjalan baik. Hasil akhir penetapan daerah percontohan tersebut selanjutnya menjadi kewenangan KPK berdasarkan hasil penilaian tim.
“Ini adalah komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Jadi, bukan kita yang menilai sendiri, tetapi KPK yang melakukan penilaian,” pungkasnya.
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan