Pemkab Barito Selatan bersama Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah mengharmonisasi lima rancangan peraturan bupati yang mencakup pengembangan Iptek, pengelolaan Puskesmas, kelembagaan, dan standar biaya daerah.
BARITO SELATAN – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Pemkab Barsel) membahas lima rancangan peraturan bupati (Raperbup) untuk memperkuat landasan kebijakan pembangunan daerah, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), pengelolaan layanan kesehatan, serta penataan standar biaya.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) di Palangka Raya, Rabu (18/11/2026). Proses ini bertujuan memastikan rancangan regulasi memiliki dasar hukum yang tepat sebelum dilanjutkan ke tahapan pembentukan berikutnya.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor mengatakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek 2025–2029 menjadi salah satu materi yang dibahas dalam harmonisasi tersebut.
“Penyusunan regulasi tersebut dibahas dalam rapat harmonisasi lima Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Barito Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah,” kata Hajrianor di Palangka Raya, Kamis, 19 November 2026, sebagaimana diberitakan Antara, Kamis (19/11/2026).
Menurut Hajrianor, dokumen peta jalan Iptek diperlukan untuk memberikan arah bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan teknologi dan riset yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
“Regulasi ini diharapkan menjadi arah kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong inovasi daerah, serta memperluas pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.
Selain rancangan peta jalan Iptek, empat Raperbup lainnya mencakup pengaturan pengelolaan dan pembagian jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas serta perubahan pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
Dua rancangan lainnya berkaitan dengan pembentukan dan tata kerja UPTD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, serta perubahan standar harga satuan barang dan jasa dan standar biaya Tahun 2026.
Harmonisasi kelima rancangan tersebut dipimpin Ketua Tim Kelompok Kerja II Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng, Andri. Kegiatan itu turut melibatkan Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Barsel, Helfansyah, perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Barsel, serta tim perancang peraturan perundang-undangan.
Dalam pembahasan, tim menelaah sejumlah aspek, mulai dari kesesuaian dasar hukum, sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, kejelasan rumusan norma, hingga ketepatan kewenangan dan teknik penyusunan regulasi.
Hajrianor menegaskan, harmonisasi diperlukan agar peraturan yang disusun tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pemkab Barsel menyambut masukan dari tim perancang sebagai bahan penyempurnaan lima Raperbup tersebut. Setelah proses harmonisasi, seluruh rancangan diharapkan dapat melanjutkan tahapan pembentukan regulasi sehingga memiliki landasan yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan