Pemprov Kalimantan Selatan memperkuat layanan jemput bola dan koordinasi lintas daerah untuk mengejar target perekaman KTP-el dan aktivasi IKD yang belum tercapai hingga Oktober 2026.
BANJARBARU – Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menjelang 2027. Hingga Oktober 2026, capaian perekaman KTP-el baru mencapai 98,13 persen dari target 99,4 persen, sedangkan aktivasi IKD berada di angka 18,14 persen dari target 20 persen.
Pemerintah daerah menyiapkan penguatan layanan jemput bola, perluasan akses digital, serta koordinasi lintas wilayah untuk mempercepat pencapaian kedua indikator tersebut. Langkah itu menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) Tahun 2027 yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel di Banjarbaru, Kamis (19/11/2026).
Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Dinansyah, meminta pelayanan lebih proaktif diarahkan kepada kelompok masyarakat yang selama ini sulit dijangkau.
“Sisa perekaman biasanya berada pada kelompok yang paling sulit dijangkau, seperti warga lanjut usia, penyandang disabilitas, penghuni daerah terpencil, serta pemilih pemula yang baru genap usia wajib rekam. Saya berharap layanan jemput bola diarahkan ke sana, dengan jadwal yang disusun bersama kecamatan dan desa,” jelasnya.
Dinansyah menilai ketepatan data kependudukan berpengaruh langsung terhadap akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Nomor Induk Kependudukan (NIK), misalnya, telah dimanfaatkan lebih dari 7.000 lembaga untuk berbagai kebutuhan, mulai dari jaminan sosial, perpajakan hingga perizinan.
“Karena itu, kekeliruan satu data di meja pelayanan dapat berdampak pada akses layanan publik. Misalnya, warga yang tertinggal dari program bantuan atau terhambat mengurus keperluan lain di kemudian hari. Oleh sebab itu, mutu pekerjaan kita di bidang ini ikut menentukan ketepatan sasaran program pembangunan di Banua,” ujarnya, sebagaimana diberitakan MC Kalsel, Kamis (19/11/2026).
Meski masih terdapat indikator yang belum memenuhi target, sejumlah layanan Admindukcapil telah mencatat hasil positif. Hingga Oktober 2026, cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0–4 tahun mencapai 98,58 persen, melampaui target 97 persen. Cakupan akta kematian tercatat 100 persen, sedangkan akta perkawinan mencapai 67,27 persen dari target 62 persen.
Memasuki 2027, Dinansyah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memasukkan indikator dan target nasional Admindukcapil ke dalam rencana kerja perangkat daerah sejak awal penyusunan perencanaan. Dukungan anggaran juga perlu disiapkan agar target yang ditetapkan pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara terukur di daerah.
Ia turut menggarisbawahi empat arah kebijakan yang perlu diperkuat, yakni perluasan layanan digital hingga wilayah sulit dijangkau, pemadanan data kependudukan dengan data sosial dan ekonomi, penguatan keamanan data pribadi, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan.
Percepatan aktivasi IKD juga diminta melibatkan berbagai instansi, bukan hanya mengandalkan petugas di loket Disdukcapil. Aktivasi dapat dilakukan secara kolektif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), peserta didik yang telah memenuhi syarat wajib rekam, serta masyarakat yang mengakses layanan di rumah sakit dan fasilitas publik lainnya.
Kepala Disdukcapil Kalsel, Dewi Fuziarti, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan perencanaan dan penganggaran antara pemerintah provinsi dengan 13 pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, selama ini masih terdapat ketidaksesuaian antara target pemerintah pusat dan rencana kerja yang disusun pemerintah daerah.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin menyamakan persepsi antara provinsi dan kabupaten/kota agar target yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk tahun 2027 dapat tercapai. Perencanaan dan penganggaran harus diselaraskan sejak awal agar program yang dilaksanakan di daerah benar-benar mendukung indikator yang menjadi target nasional,” ungkap Dewi.
Ia menjelaskan, pencapaian indikator nasional menjadi bagian dari penilaian Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, program di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus memiliki arah yang jelas, terukur, dan sesuai kebutuhan anggaran.
Rapat tersebut diikuti sekretaris serta pejabat yang menangani perencanaan dan pelaporan dari 13 Disdukcapil kabupaten/kota se-Kalsel. Sejumlah narasumber turut dihadirkan, yakni Perencana Ahli Muda Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Susetya Nugroho; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Suprapti Tri Astuti; serta Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Kalsel, Adhya Priyatna.
Penyelarasan target, anggaran, dan pelaksanaan layanan diharapkan dapat mempercepat pemenuhan indikator Admindukcapil pada 2027. Selain mengejar angka capaian, pemerintah daerah juga dituntut memastikan pelayanan semakin mudah dijangkau, data lebih akurat, dan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses administrasi kependudukan secara merata. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan