Nilai substansi teknis RP3KP Kalimantan Selatan meningkat menjadi 76 persen, tetapi sinkronisasi data, pengaturan kawasan, dan kelengkapan program masih harus diselesaikan sebelum dokumen dilegalisasi.
BANJARBARU – Kualitas dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kalimantan Selatan meningkat dari 71,5 persen menjadi 76 persen setelah melalui pendampingan dan evaluasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Meski mengalami peningkatan, dokumen tersebut masih membutuhkan penyempurnaan data, pengaturan kawasan, serta rincian program sebelum dapat memasuki tahap legalisasi.
Sejumlah catatan itu dibahas dalam Sosialisasi Hasil Review RP3KP yang digelar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyempurnakan dokumen perencanaan agar sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi permukiman di daerah.
Kepala Disperkim Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, mengatakan peningkatan nilai substansi teknis menunjukkan adanya perkembangan dalam penyusunan dokumen. Sejumlah materi juga telah dimasukkan, antara lain kerangka program, proyeksi jumlah penduduk hingga 2046, serta skema fasilitasi relokasi.
“Untuk itu, kami telah melaksanakan audiensi dan konsultasi intensif bersama Kementerian PKP sejak September hingga 11 November 2026,” ujarnya, sebagaimana diberitakan MC Kalsel, Kamis (19/11/2026).
Namun, peningkatan kualitas tersebut belum membuat dokumen RP3KP siap dilegalisasi. Rahmiyanti menyebut masih ada tiga aspek utama yang harus diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi.
Aspek pertama menyangkut penyatuan dan sinkronisasi basis data. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menunjukkan perbedaan antar-sumber sehingga perlu diverifikasi. Selain itu, dokumen harus dilengkapi dengan proyeksi backlog perumahan dan penyelarasan data perizinan antarwilayah.
Aspek kedua berkaitan dengan penajaman pengaturan kawasan permukiman. Pemerintah perlu memperjelas klasifikasi kawasan kumuh seluas 10–15 hektare dan kawasan dengan luas di atas 15 hektare. Pengaturan khusus juga diperlukan untuk permukiman di sempadan sungai, rumah lanting, serta kawasan pertambangan.
Sementara itu, aspek ketiga menyangkut kelengkapan peta rencana dan penyempurnaan Bab VI tentang Indikasi Program. Setiap program harus memuat lokasi, volume, target, penanggung jawab, dan sumber pendanaan agar pelaksanaannya pada 2027–2029 lebih terukur.
Dokumen perencanaan tersebut juga perlu mencantumkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan hukum.
Rahmiyanti menegaskan, penyelesaian berbagai catatan tersebut tidak dapat dilakukan Disperkim secara mandiri. Dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) diperlukan untuk menyelaraskan program dan penganggaran. Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan berkontribusi dalam aspek pertanahan, sedangkan perangkat daerah terkait perlu membantu verifikasi data lapangan.
Sosialisasi tersebut juga menghadirkan Fajar Dwi Astanto dari PT Technikatama Jasa, Fahrizal Ahmad dari Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Kalimantan Selatan, serta Myrna Nathania Winarto dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Kalimantan II, Kementerian PKP. Kegiatan dibuka Rahmiyanti bersama Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Muhammad Mustajab.
Rahmiyanti berharap seluruh peserta memberikan masukan konstruktif agar hasil pemutakhiran dokumen dapat menjadi pedoman pembangunan yang dapat diterapkan. Hal itu dinilai penting mengingat karakteristik permukiman di Kalimantan Selatan beragam, mulai dari kawasan perkotaan Banjarbakula, permukiman sepanjang sungai dan lahan rawa, wilayah pesisir, hingga kawasan Pegunungan Meratus.
Penyempurnaan RP3KP diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih akurat dan sesuai kebutuhan setiap wilayah. Dengan data yang selaras serta program yang dilengkapi target dan sumber pendanaan, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan lebih terarah dan terukur. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan