Bontang Libatkan Pelaku UMKM untuk Benahi Pelayanan Publik

Diskop-UMPP Bontang melibatkan pelaku usaha, pedagang, masyarakat, dan mitra perbankan dalam konsultasi publik untuk mengevaluasi standar pelayanan serta mendorong UMKM naik kelas.

BONTANG – Pelaku usaha, pedagang, komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mitra perbankan dilibatkan dalam evaluasi pelayanan publik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskop-UMPP) Kota Bontang. Pelibatan masyarakat ini diharapkan menghasilkan pelayanan yang lebih transparan, mudah diakses, dan mampu mendukung perkembangan usaha lokal.

Evaluasi tersebut dibahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “DKUMPP Berbenah, dan UMKM Naik Kelas” yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Kamis (29/10/2026) pagi.

Kepala Diskop-UMPP Bontang, Eko Arisandi, mengatakan masukan dan kritik masyarakat menjadi bagian penting untuk menilai kualitas pelayanan sekaligus memperbaiki standar layanan yang diberikan kepada warga dan pelaku usaha.

“FKP ini sangat penting. Kami berpedoman pada program prioritas daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Dengan begitu, proses pelayanan berjalan dengan maksimal dan transparan,” ucap Eko Arisandi.

Forum tersebut juga menjadi wadah untuk menghimpun aspirasi dari komunitas pedagang, pelaku UMKM, masyarakat umum, dan mitra perbankan. Masukan dari berbagai kelompok itu diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi kendala pelayanan serta menyusun perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

Eko menegaskan, kualitas pelayanan publik merupakan fondasi pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, evaluasi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas layanan.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Lukman, mengapresiasi pelaksanaan FKP sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan sepanjang 2026.

Menurut Lukman, keberhasilan pelayanan publik tidak cukup diukur dari banyaknya urusan administrasi yang diselesaikan. Kemudahan akses, kejelasan informasi, serta manfaat yang dirasakan langsung masyarakat juga menjadi ukuran penting.

“Kami akan terus berinovasi, memperbaiki cara kerja, dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata. Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat,” terang Lukman.

Pelibatan masyarakat dalam forum konsultasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian saran, tetapi berlanjut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan standar pelayanan. Dengan demikian, Diskop-UMPP dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendukung koperasi, pedagang, dan pelaku UMKM agar berkembang serta mampu naik kelas. []

Redaksi 03