DPRD Prov. Kalimantan Timur

Komisi II DPRD Kaltim Tolak Kenaikan BBNKB dan PBBKB Industri

Komisi II DPRD Kaltim menolak usulan kenaikan dua jenis pajak menjadi 10 persen dan meminta pemerintah daerah mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha, aktivitas ekonomi, serta daya beli masyarakat. SAMARINDA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menolak rencana kenaikan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor …

Read More »

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sebut Pemerataan Pendidikan Belum Optimal

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agus Aras menilai fasilitas sekolah dan tenaga pendidik di sejumlah wilayah Kutim dan Berau belum merata sehingga membutuhkan perhatian serta dukungan anggaran pemerintah provinsi. SAMARINDA – Pemerataan layanan pendidikan di sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi persoalan keterbatasan fasilitas sekolah dan tenaga pendidik. …

Read More »

Agus Aras: Pemkab Kutim dan Berau Hibahkan Lahan untuk Empat SMA

Dukungan hibah lahan dari Pemkab Kutim dan Berau untuk pembangunan empat SMA negeri mendapat apresiasi DPRD Kaltim, yang menekankan pentingnya kesiapan tenaga pendidik, fasilitas, dan perencanaan operasional sekolah. SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dan Pemkab Berau menghibahkan lahan untuk mendukung pembangunan empat Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri …

Read More »

Soroti MYC Rp1,24 Triliun, PAN-NasDem Minta Kajian Mendalam

Fraksi PAN-NasDem DPRD Kaltim menolak sementara usulan kontrak tahun jamak senilai Rp1,24 triliun karena menilai kelengkapan dokumen, perizinan kawasan hutan lindung, dan status jalan masih perlu dikaji. SAMARINDA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)–Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan penolakan sementara terhadap usulan …

Read More »

Kaltim Masih Menanti Pelunasan Kurang Bayar DBH Rp2 Triliun

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mengingatkan bahwa belum adanya kepastian penyaluran kurang bayar DBH sebesar Rp2,002 triliun dari pemerintah pusat berpotensi menghambat program pembangunan dan pemenuhan kewajiban pembayaran daerah. SAMARINDA – Ketidakpastian penyaluran dana kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,002 triliun dari pemerintah pusat berpotensi menghambat …

Read More »

Firnadi Optimistis Atlet Paramotor Kukar Raih Emas di Porprov Kaltim

Ketum FASI Kukar Firnadi Ikhsan optimistis tiga atlet paramotor yang menjalani debut pada Porprov VIII Kaltim 2026 di Paser mampu menyumbangkan medali emas bagi daerah. SAMARINDA – Kontingen cabang olahraga (cabor) paramotor Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membidik medali emas dalam penampilan perdananya pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur …

Read More »

Firnadi Dukung Bonus Bupati Kukar bagi Atlet Porprov 2026

Anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan menyambut komitmen bonus bagi atlet Kukar pada Porprov VIII Kaltim 2026, tetapi mengingatkan pentingnya kesiapan anggaran agar penghargaan tersebut dapat direalisasikan. SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, mendukung komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan bonus …

Read More »

Pansus DPRD Kaltim Targetkan Ranperda HIV/AIDS Tuntas 19 November

Pansus DPRD Kaltim menargetkan pembahasan Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS selesai pada 19 November 2026 setelah melakukan peninjauan rumah sakit serta mematangkan norma hukum, pembiayaan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang …

Read More »

KUA-PPAS Kaltim 2027 Ditunda, Fraksi PKS Sebut Tak Ada Persoalan Krusial

Fraksi PKS DPRD Kaltim menilai penundaan penandatanganan KUA-PPAS APBD 2027 hingga 17 November masih dapat ditoleransi, sepanjang penyesuaian pokir dan koordinasi eksekutif-legislatif segera dituntaskan agar tahapan penganggaran tidak semakin terlambat. SAMARINDA – Penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) …

Read More »

DPRD Kaltim Nilai Penghapusan Denda PKB Efektif Dongkrak Pendapatan

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mendukung relaksasi denda pajak kendaraan hingga 22 November 2026, tetapi meminta pemerintah turut memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang disiplin agar kepatuhan masyarakat tetap terjaga. SAMARINDA – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menghapus denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendapat …

Read More »