Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mendukung relaksasi denda pajak kendaraan hingga 22 November 2026, tetapi meminta pemerintah turut memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang disiplin agar kepatuhan masyarakat tetap terjaga.
SAMARINDA – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menghapus denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Namun, pemerintah daerah diingatkan agar kebijakan tersebut diimbangi dengan pemberian penghargaan atau insentif kepada wajib pajak yang selama ini disiplin memenuhi kewajibannya.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan menilai, relaksasi denda PKB merupakan langkah strategis untuk mendorong masyarakat melunasi tunggakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Program yang dilaksanakan Pemprov Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim tersebut berlangsung mulai 21 September hingga 22 November 2026. Selama periode itu, masyarakat yang memiliki tunggakan PKB memperoleh pembebasan sanksi denda keterlambatan pembayaran sesuai ketentuan program.
Firnadi mengatakan, kebijakan relaksasi pajak telah dua kali dilaksanakan selama masa kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi II DPRD Kaltim, program tersebut dinilai mampu mendorong optimalisasi penerimaan daerah.
“Selama masa kepemimpinan gubernur Rudy-Seno sudah dua kali dilaksanakan relaksasi. Ini bagian dari strategi untuk mengoptimalkan pendapatan di akhir tahun dan dalam laporannya ke Komisi II berhasil untuk mengoptimalkan pendapatan sebagai strategi agar penunggak pajak mau membayar. Jadi, bagus saja,” kata Firnadi saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (12/11/2026).
Menurut Firnadi, pembebasan denda memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa terbebani akumulasi sanksi keterlambatan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berpeluang meningkatkan penerimaan dari pembayaran pokok PKB yang sebelumnya tertunggak, tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif pajak.
Meski mendukung program tersebut, Firnadi mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memberikan perhatian kepada masyarakat yang menunggak pajak. Wajib pajak yang selama ini membayar tepat waktu juga perlu mendapatkan apresiasi agar kepatuhan mereka tetap terjaga.
“Jangan sampai relaksasi bagi yang belum taat membayar itu sampai menurunkan minat orang yang sudah patuh. Maka kalau kita patuh dikasih reward,” ujar Firnadi.
Menurutnya, pemberian penghargaan atau insentif kepada wajib pajak yang patuh dapat menjadi langkah untuk menjaga keseimbangan kebijakan. Dengan demikian, relaksasi bagi penunggak pajak tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat yang terlambat membayar justru memperoleh keuntungan lebih besar daripada mereka yang disiplin.
Program relaksasi yang dilaksanakan Bapenda Kaltim memberikan pembebasan denda administratif keterlambatan PKB. Selain itu, terdapat pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat yang memanfaatkan program tersebut tetap diwajibkan melunasi pokok pajak kendaraan yang terutang. Dengan demikian, keringanan yang diberikan tidak berarti penghapusan seluruh kewajiban pembayaran pajak.
Firnadi yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berharap, relaksasi PKB dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya.
“Harapannya dengan adanya relaksasi pajak penerimaan pendapatan daerah dapat optimal,” tutur Firnadi.
Ia berharap kebijakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat terhadap penerimaan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dengan batas akhir program pada 22 November 2026, masyarakat yang masih memiliki tunggakan PKB diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Sementara itu, dorongan DPRD Kaltim agar wajib pajak yang patuh turut memperoleh penghargaan menjadi perhatian dalam pengembangan kebijakan perpajakan daerah yang lebih berimbang dan berkelanjutan. [] (ADV)
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan