Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kalteng menyebut ketersediaan beras masih memadai dan inflasi mengalami penurunan, tetapi pengawasan harga elpiji 3 kilogram, distribusi pangan, dan dampak kemarau tetap diperkuat.
PALANGKA RAYA – Ketersediaan beras yang dinilai masih memadai dan penurunan inflasi menjadi modal bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Meski demikian, pemerintah daerah masih mewaspadai harga elpiji tabung 3 kilogram serta potensi gangguan pasokan pangan di tengah kondisi kemarau.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng, Yuas Elko, setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (12/10/2026).
“Untuk BBM, kondisi harga per liternya relatif aman. Namun, LPG tabung 3 kilogram masih menjadi perhatian. Ketersediaan beras kita juga cukup banyak, sementara inflasi pada bulan ini mengalami penurunan,” tutur Yuas Elko.
Menurut Yuas, kondisi pasokan dan perkembangan harga harus terus dipantau agar stabilitas pangan tetap terjaga. Pengawasan perlu melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah penyimpangan dalam distribusi maupun tata kelola pangan.
“Ini menjadi perhatian bersama, baik bagi perangkat daerah terkait maupun instansi vertikal, untuk memperkuat pengawasan terhadap pangan. Kita berharap tidak terjadi penyimpangan dan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah kondisi kemarau serta berbagai dinamika yang berkembang,” tegasnya.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut membahas perkembangan inflasi, pengendalian harga pangan, serta rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Mendagri dan Menteri Pertanian mengenai penyuluh pertanian. Kegiatan tersebut diikuti Pemprov Kalteng melalui konferensi video, sebagaimana diberitakan MMC Kalteng, Senin (12/10/2026).
Dalam arahannya, Mendagri menekankan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kenaikan inflasi yang mendekati batas sasaran pemerintah. Kerja sama lintas sektor dinilai penting untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan kebutuhan pokok tersedia bagi masyarakat.
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi meliputi beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Perubahan harga komoditas tersebut berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Pemerintah daerah juga didorong memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), serta pelaku usaha untuk menjaga kelancaran pasokan. Operasi pasar dan intervensi harga dapat dilakukan apabila diperlukan untuk meredam gejolak harga di tingkat konsumen.
Selain itu, rapat membahas rencana kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian untuk memperkuat peran penyuluh pertanian. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung pencapaian kedaulatan serta swasembada pangan nasional, terutama komoditas beras.
Pemprov Kalteng menegaskan pentingnya menjaga koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi perubahan harga maupun gangguan distribusi. Pemantauan berkelanjutan terhadap stok, distribusi, dan harga kebutuhan pokok diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas inflasi daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng, instansi vertikal, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. []
Redaksi 03
