Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Gubernur Agustiar Sabran melantik 234 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Kalteng serta meminta mereka mengutamakan integritas, pelayanan publik, efisiensi anggaran, dan hasil kerja yang berdampak bagi masyarakat.
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meminta 234 pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik membuktikan kinerja melalui penyelesaian persoalan masyarakat, percepatan pelayanan publik, dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Ia menegaskan, keberhasilan pejabat tidak ditentukan oleh tingginya jabatan, melainkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Agustiar saat melantik dan mengambil sumpah atau janji 234 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (12/10/2026).
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 111 orang merupakan pejabat administrator dan 123 lainnya pejabat pengawas. Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 100.3.3.1/268/2026 tentang Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemprov Kalteng.
Dalam arahannya, Agustiar menekankan bahwa integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab harus menjadi dasar pelaksanaan tugas setiap pejabat. Menurutnya, jabatan pemerintahan harus diikuti kemampuan menyelesaikan persoalan serta menghasilkan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Keberhasilan seorang pejabat tidak diukur dari tingginya jabatan, tetapi dari kontribusi, kemampuan menyelesaikan persoalan, dan hasil kerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Agustiar, sebagaimana diberitakan MMC Kalteng, Senin (12/10/2026).
Ia menilai, masyarakat mengukur kinerja pemerintah melalui kualitas pelayanan, kecepatan penyelesaian urusan, pemerataan pembangunan, serta kehadiran pemerintah ketika warga membutuhkan bantuan.
Karena itu, para pejabat diminta meninggalkan pola kerja yang sekadar memenuhi rutinitas administratif. Setiap perangkat daerah harus mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur serta wakil gubernur ke dalam program yang memiliki sasaran jelas, indikator terukur, dan tahapan pelaksanaan realistis.
“Jangan bekerja dengan pola kerja rutin dan standar, tetapi harus bekerja lebih cepat, lebih terukur, dan lebih responsif terhadap persoalan masyarakat,” ujarnya.
Agustiar juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.
Selain itu, koordinasi dan kolaborasi antarlembaga perlu diperkuat agar program pembangunan berjalan selaras. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia turut mendorong evaluasi kinerja secara berkelanjutan sebagai bagian dari budaya kerja aparatur sipil negara (ASN). Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengukur capaian program, mengenali hambatan, serta menentukan langkah perbaikan agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Pemprov Kalteng untuk meningkatkan disiplin, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap program pemerintah memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pencapaian pembangunan tidak hanya dinilai dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan manfaat yang dihasilkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden, para asisten dan staf ahli gubernur, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalteng. []
Redaksi 03
