UU Pelindungan Ketenagakerjaan Perketat Praktik Pemagangan

UU Nomor 27 Tahun 2026 memperketat penyelenggaraan pemagangan dengan pembatasan masa magang maksimal enam bulan, kewajiban pemberian uang saku, serta pelindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi peserta.

JAKARTA – Perusahaan tidak boleh memanfaatkan program pemagangan sebagai cara menggantikan tenaga kerja dengan peserta magang. Pemerintah memperketat ketentuan pemagangan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, termasuk membatasi masa magang maksimal enam bulan serta mewajibkan pemenuhan sejumlah hak peserta.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah penyalahgunaan program pemagangan sekaligus memastikan peserta memperoleh pengalaman kerja, peningkatan keterampilan, dan pelindungan selama menjalani pelatihan di perusahaan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa pemagangan harus dilaksanakan sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi, bukan dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja melalui skema yang mengabaikan hak peserta.

“Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” katanya.

Penegasan tersebut disampaikan Afriansyah dalam kegiatan Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026), sebagaimana dilansir Kemnaker, Selasa (17/11/2026).

Dalam ketentuan terbaru, penyelenggaraan pemagangan harus memberikan kepastian mengenai status peserta, jangka waktu pelaksanaan, pemberian uang saku, serta penerbitan sertifikat setelah mengikuti program.

Peserta magang juga berhak memperoleh pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk kepesertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Pembatasan masa magang maksimal enam bulan dimaksudkan untuk memastikan program tersebut tetap berorientasi pada proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi. Dengan demikian, perusahaan perlu menyesuaikan penyelenggaraan pemagangan dengan ketentuan yang berlaku.

Selain mengatur pemagangan, UU Nomor 27 Tahun 2026 memperluas cakupan pelindungan ketenagakerjaan sejak seseorang mencari pekerjaan hingga hubungan kerja berakhir.

Afriansyah mengatakan pelindungan tidak seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang telah memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Pencari kerja juga membutuhkan kepastian dan pelindungan agar terhindar dari berbagai praktik yang merugikan.

“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah saat memberikan sambutan pada Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pada tahap sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan pekerjaan untuk mencegah praktik percaloan, penipuan rekrutmen, serta penyebaran informasi lowongan kerja fiktif.

Proses penempatan tenaga kerja juga harus dilaksanakan secara adil, objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Ketentuan tersebut memberikan perhatian terhadap kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pekerjaan.

Sementara itu, bagi tenaga kerja yang telah memasuki hubungan kerja, pemerintah menekankan pentingnya kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak normatif, serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan di lingkungan perusahaan.

Afriansyah mengingatkan bahwa pelaksanaan K3 merupakan hak mendasar pekerja sehingga tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif perusahaan.

“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” ujarnya.

Pelindungan ketenagakerjaan juga berlaku ketika hubungan kerja berakhir. Pemerintah mengatur pemenuhan hak pekerja, termasuk kompensasi dan akses terhadap program jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan sejumlah ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

Meski demikian, sejumlah kebijakan yang dinilai masih relevan tetap dipertahankan, termasuk ketentuan pemberian uang kompensasi bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketika masa kontrak berakhir serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Salah satu kebijakan yang dipertahankan adalah pemberian uang kompensasi sebesar satu bulan upah bagi pekerja PKWT dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus. Untuk masa kerja yang lebih singkat atau lebih panjang, besarannya dihitung secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

“Undang-undang ini mengatur pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah selesai bekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha,” jelas Indah.

Melalui pengaturan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat kepastian hukum bagi pencari kerja, peserta magang, dan pekerja, sekaligus memastikan perusahaan menjalankan kewajiban ketenagakerjaan secara bertanggung jawab.

Penerapan aturan tersebut diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan program pemagangan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang lebih adil tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. []

Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *