Aliansi Kontraktor Desak DPRD Mempawah Berdayakan Perusahaan Kecil

MEMPAWAH-Forum Aliansi Kontraktor Mempawah melakukan demonstrasi agar tidak menjadi mafia proyek. Aksi tersbut dilakukan di gedung DPRD Mempawah pada Kamis (6/4) pagi.

Koordinator lapangan (Korlap) Iswandi menuntut agar perusahaan kecil terus didukung agar tidak gulung tikar dalam mengerus perizinannya.

“Kami meminta agar DPRD Mempawah dapat menjalankan fungsinya dengan benar, dan terus mendorong masyarakat yang terjun kedunia kontraktor untuk tetap memberdayakan serta membina perusahaan – perusahaan kecil atau lokal,” tegas dia.

Dirinya berharap, DPRD Mempawah tidak hanya memperhatikan perusahaan besar namun juga memperhatikan perusahaan berskala kecil atau lokal.

Dalam orasinya, Aliansi Kontraktor menyampaikan pernyataan sikap yakni, tetap mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden (PEPRES)No.70 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah.

Tetap mendukung DPRD Sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Untuk melaksana kan tugas dan Fungsi sebagaimana  di atur  dalam UU MD3.(MPR,DPD,DPR,DPRD Propinsi ,DPRD Kabupaten /Kota).

Mendorong DPRD sebagai Perwakilan Rakyat Daerah termasuk di dalam nya  Mewakili masyarakat dunia Kontruksi untuk tetap memberdaya kan  serta m ina perusahaan-perusahaan kecil Lokal.

Perlunya DPRD sebagai perwakilan rakyat yang di dalamnya juga masyarakat dunia Konstruksi mengunakan fungsi kontrol dan sosial kontrolnya dalam melakukan pengawasan agar tidak  Masuk nya Perusahaan Besar atau Kecil Dari Luar Kabupaten Mempawah dalam  Rangka menjaga tetap hidup dan berkembang nya perusahaan kecil atau lokal  dari Kabupaten Mempawah.

Mendorong DPRD untuk Melaku kan Koordinasi Pada Pemerintah Daerah  Dalam Rangka tetap Memberdaya kan dan mengutama kan Perusahaan lokal atauKabupaten Mempawah.

Menolak secara tegas Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab jika Mengatas nama kan Lembaga DPRD atau Anggota DPRD yang Berfungsi Ganda selain Sebagai Anggota DPRD Dan Sebagai Mafia Proyek.

Mendorong DPRD untuk Lebih Selektif Dalam Memutus kan serta membuat Suatu Kebijakkan Pengalokasian atau Penganggaran Pembangunan yang lebih Bernilai sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat Ketimbang Nilai Politis.(Ahmad Johandi)