Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Program penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi petani, terutama untuk operasional traktor dan alat pertanian lainnya, ternyata tak tersosialisasikan dengan baik. Seno Aji, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) melihat ada kebuntuan yang meresahkan petani.
Hal itu disampaikan Seno Aji usai menerima aspirasi para petani yang tergabung dalam Aliansi Serikat Petani Indonesia (SPI) di Kantor DPRD Kaltim, Senin (26/9/2022). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, petani menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti dari masalah BBM, infrastruktur jalan pertanian, pupuk bersubsidi, harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
Dalam RDP yang digelar Lantai 1 Gedung E Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Seno Aji turut memberi solusi terkait sulitnya petani memperoleh pupuk dan BBM bersubsidi untuk keperluan pertanian. “Jadi, sebetulnya selama ini mereka (petani, red) tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang akses mendapatkan BBM,” ungkap anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari perangkat daerah terkait, Seno Aji yang merupakan anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara itu mengatakan, Program Sistem Informasi Manajemen Potensi Pertanian (Simpoktan) dan program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), adalah program yang dapat menjawab permasalahan sulitnya para petani memperoleh pupuk dan BBM bersubsidi.
Simpoktan merupakan program yang diperuntukkan bagi petani tanaman pangan, sedangkan Kusuka bagi nelayan dan pembudidaya ikan. “Sebenarnya saya baru mendapat informasi juga dari OPD (organisasi perangkat daerah, red) terkait bahwa mereka bisa mendaftar Simpoktan dan Kusuka untuk mendapatkan kartu khusus,” terang anggota dewan kelahiran Semarang, 12 November 1971.
Jika Simpoktan dan Kusuka tersosialisasikan dengan baik, maka para petani resah dengan kebutuhan usaha pertaniannya yang terganggu. Untuk itu ia meminta pemerintah untuk lebih masif mensosialisasikan kebijakan. “Perlu disosialisasikan lagi supaya informasi diterima oleh seluruh petani kita yang ada di Kaltim,” ujar anggota dewan bergelar akademik insinyur dan magister sains ini.
Setelah pertemuan ini, Seno Aji menyebut pihak DPRD Kaltim akan menggelar rapat lanjutan dengan perangkat daerah terkait. “Ini perlu didorong untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kaltim dan mereka bisa sejahtera. Karenanya kita akan hearing bersama OPD terkait meminta arah dan tujuan mengenai anggaran yang selama ini diberikan, apakah masuk langsung ke dalam Poktan (Kelompok Tani, red) dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani, red), lebih dalam,” katanya.
Sebelum digelarnya RDP dengan SPI, masa SPI yang berjumlah sekitar 70-an orang sempat ngeluruk di gerbang masuk Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Mereka juga sempat menggelar mimbar bebas, menyampaikan unek-unek dan tuntutan mengenai permasalahan pertanian. Melihat hal itu, Seno Aji dan Syafruddin menyambangi dan meminta mereka untuk masuk dan didengar aspirasinya. []
Penulis: Fajar Hidayat
Penyunting: Hadi Purnomo
