Bahas Masalah Sosial, Komisi IV dan Dinsos Gelar Hearing

 

PARLEMENTARIA KOTA SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengadakan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda. Hearing yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Rabu (11/01/2023), membahas permasalahan sosial terbaru yang ada di kota.

Ditemui awak media di akhir RDP, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, bahwa pihaknya berkeinginan dalam setiap pertemuan dengan Dinsos ada solusi yang diperoleh, dan pada tahun 2023 ini ada kemajuan yang dicapai oleh Dinsos.

“Saya minta kepada kepala dinas berkoordinasi dengan wakil wali kota, ketua tim koordinasi TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, red) untuk segera mencari solusi dana atau anggaran selain dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, red) yakni dengan CSR (Corporate Social Responsibility, red),” kata Deni, sapaannya.

Menurut dia, sampai saat ini CSR belum mendukung kegiatan dinas sosial. Padahal dukungannya sangat diperlukan mengingat anggaran yang teralokasi di Dinsos belum memadai dengan kebutuhan kegiatannya. “Kami hearing dengan Dinas Sosial pasti selalu berbicara dengan anggaran tidak memadai, solusinya dana CSR untuk men-support kegiatan itu,” ujar politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Ia melanjutkan, dalam hearing Komisi IV meminta data warga miskin ekstrem di kota Samarinda, dan menyoroti bentuk bantuan tunai, serta penanganan masalah anak jalanan. “Yang kita minta, pertama, masalah data. Kedua, bentuk bantuan harus tepat yang diharapkan masyarakat. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Kepala dinas juga menyampaikan, mereka angkat tangan ketika mendata di kampung narkoba, mereka tidak bisa apa-apa, ada preman di kampung itu,” ungkap Deni.

Menurut anggota dewan dari daerah pemilihan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, dan Samarinda Ilir ini, di tahun 2023, segala sesuatunya harus didata dengan jelas. “Mudah-mudahan kita punya data yang akurat, mana saja klasifikasi ekstrem 1, ekstrem 2, dan ekstrem 3. Jadi betul-betul miskin sekali, miskin dan sedang. Otomatis mendapatkan bantuan sesuai dengan apa yang diberikan pemerintah,” paparnya.

“Menurut Mereka data dari 9000 warga miskin ekstrem baru selesai 7000, jadi ada sekitar 2000 data warga miskin ekstrem belum selesai diverifikasi. Mereka akan memverifikasi ulang dari 9000 keluarga miskin, mana yang sesuai laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwa miskin ekstrem ada di Kota Samarinda,” terangnya. []

Reporter: Guntur Riyadi | Editor: Hadi Purnomo