Kepatuhan Pemprov Terhadap LHP BPK RI Dinilai Rendah

PARLEMENTARIA KALTIM – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Sutomo Jabir menyoroti rendahnya kinerja Pemprov Kaltim dalam kepatuhan menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) .

Hal itu disampaikan Sutomo Jabir usai mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kaltim di ruang rapat gedung BPK Kaltim, jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kamis (06/04/2023).

“Salah satu yang harus diperbaiki Pemprov Kaltim adalah kepatuhan dalam menyelesaikan laporan LHP karena menurut teman-teman BPK pencapaian kinerja dalam hal penyelesaian LHP itu masih rendah dibanding pemerintah kabupaten kota yang ada di Kaltim, mestinya Pemprov Kaltim lebih tinggi persentasenya sebagai panutan kabupaten kota,” ungkap politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sutomo Jabir menjelaskan, Pansus LKPJ mengelar RDP dengan BPK RI guna menggali informasi terkait LHP Pemprov Kaltim sekaligus meminta gambaran terhadap kinerja Pemprov Kaltim. “Pansus LKPJ ini konsultasi sekaligus menggali informasi kepada BPK RI karena BPK ini kita tahu setiap tahun menghasilkan LHP BPK, namun pada tahun 2022 ini belum terbit masih proses karena baru diserahkan dari Pemprov tanggal 10 Maret, sedangkan BPK menurut undang-undang punya waktu selama 60 hari sementara masa kerja kita hanya satu bulan makanya kita minta gambaran-gambaran umum terkait penilaian mereka terhadap kinerja Pemprov Kaltim,” terangnya.

“Setelah ini kita panggil OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) menilai kinerja setiap OPD, dan kita sampaikan masukan-masukan dari BPK, kemudian untuk ditindaklanjuti dengan serius supaya kinerjanya juga bagus karena yang patut kita jadikan perhatian APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, red) kita ini setiap tahun meningkat tetapi angka kemiskinan kita belum bisa kembali ke angka 5,9 persen,” pungkas wakil rakyat kelahiran Samarinda, 22 Agustus 1981. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Hadi Purnomo