Ely Kecewa, Dapilnya Cuma Dapat Rp38 Miliar

PARLEMENTARIA KALTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ely Hartati Rasyid mengaku merasa kecewa dengan alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 ke dapilnya yang hanya dapat jatah Rp38 miliar.

Tak cuma kecewa, wakil rakyat dari Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akrab disapa Ely itu juga merasa malu dengan masyarakat di dapilnya. “Saya sebagai perwakilan masyarakat Kutai Kartanegara merasa malu untuk menyatakan bahwa Bankeu untuk Kukar hanya Rp38 miliar,” ujar Ely saat ditemui para pewarta usai mengikuti rapat paripurna ke-12 di gedung B DPRD Kaltim, Senin (10/04/2023).

Menurut Ely, kekecewaannya didasarkan pada sumbangsih Kukar sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) dan batu bara terbesar di Kaltim, namun hanya memperoleh bankeu Rp38 miliar. Atas kenyataan itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim kelahiran Tenggarong, 02 Oktober 1967 ini  tentu berharap ke depannya Kukar mendapatkan jatah bankeu yang jauh lebih besar dan lebih berkeadilan.

Tahun lalu, kata Ely, Kukar mendapatkan alokasi anggaran bankeu Rp40 miliar. Angka tersebut diberikan dengan, padahal APBD Kaltim saat itu Rp11,5 triliun. Sedangkan tahun anggaran 2023 ini, APBD Kaltim meningkat jadi 14,87 triliun, tapi nilai bankeu untuk Kukar malah turun. “Kalau tahun sebelumnya bankeu sekitar Rp40 miliar, meskipun nilainya segitu, itu pun ada kekurangan bayar dan harus ditambahi sekian miliar, nanti kita lihat angka-angka persisnya,” ungkap wakil rakyat yang juga menjabat sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini.

Mengingat kondisi akses penghubung antar wilayah di Kukar yang masih banyak memprihatinkan dan belum selesai terbangun. Contohnya akses Batuah ke Bukit Biru, akses Jonggon ke lokasi Ibu Kota Negara Nusantara yang berjarak 8 kilo meter, akses Jongkang menuju Ring Road. Ia mengusulkan, di tahun 2024 mendatang, minimal Kukar mendapatkan jatah bankeu Rp100 miliar. Hal tersebut juga ia sampaikan dalam forum rapat paripurna kali ini.

“Tahun depan seharusnya 100 miliar, ada banyak sekali akses yang harus ditembus, itu akses ekonomi, jalur-jalur vital, kita kan nggak mau jadi penonton di IKN, jadi semua proyek-proyek strategis itu harus dibantu, itu harus clear, supaya kita tidak jadi penonton. Seharusnya 100 miliar, itu harapan saya,” pungkas Ely. []

Penulis: Yulia Fatmawati Fauziah | Penyunting: Hadi Purnomo