PARLEMENTARIA KALTIM – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut baik dan wajar kalau Pemerintah Kota Samarinda mendapat bantuan Keuangan (Bankeu) terbesar di Kaltim Tahun 2023 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Tahun anggaran 2023 ini Pemprov Kaltim mengalokasikan 61 paket kegiatan senilai Rp354 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Kota Samarinda. Paket kegiatan itu diberikan melalui alokasi belanja bankeu. Sejumlah kegiatan itu antara lain lanjutan normalisasi sungai Karang Mumus, pembangunan saluran drainase Simpang Empat Jalan Sempaja segmen jalan Wahid Hasyim 1, penurapan sungai Karang Mumus segmen jalan Dr Sutomo, serta rehabilitasi trotoar dan median jalan se-Kota Samarinda.
Menurut Puji Setyowati, Ketua Fraksi Partai Demokrat dan Nasional Demokrat DPRD Kaltim, saat ditemui awak media di Ruang Rapat Paripurna, Gedung B Kompleks Perkantoran DPRD Provinsi Kaltim, jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (10/04/2023), wajar kalau Pemprov Kaltim memberikan bankeu terbesar kepada Samarinda, salah satu alasannya karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan, terutama minyak dan gas bumi, relatif kecil.
“Bankeu terbesar di Kaltim yakni Samarinda, kalau Bankeu untuk Kota Samarinda itu wajar karena Samarinda tidak punya PAD dari tambang dan minyak. Semuanya berasal dari retribusi dan pajak, kalau kita kemudian tidak peduli dengan ibu kota akan jadi apa. Sementara barometer sebuah provinsi bisa berkembang, dihargai orang lain adalah bagaimana panorama ibu kota. Wajar kalau provinsi memberikan bankeu pada Samarinda,” ungkap anggota dewan berasal dari daerah pemilihan Kota Samarinda.
Puji Setyowati, wakil rakyat yang juga duduk di posisi anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, mengatakan, alokasi bankeu sebenarnya juga harus didasarkan pada program kerja wali kota yang prioritas, yakni pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana termasuk keindahan kota. “Sekali lagi, Samarinda wajahnya provinsi,” tegas istri Syaharie Jaang, Wali Kota Samarinda Periode 2010—2015 dan Periode 2016—2021.
“Yang penting adalah kualitas dari pembangunan itu perlu dipikirkan dengan matang, dikaji dengan baik karena Samarinda ini jalan dengan sungai itu sama, sehingga harus berpikir tanah yang labil, oleh karena itu apa yang cocok sehingga kualitas pembangunan itu tidak hanya hari ini, tetapi sepuluh tahun yang akan datang itu yang perlu dipikirkan,” ujar anggota legislatif kelahiran Kuto Arje, 28 April 1963 ini.
Komisi IV mengharapkan kepada Pemprov Kaltim selain memberikan Bankeu juga melakukan normalisasi sungai Mahakam dari hulu sampai hilir. “Harapan kami selain bankeu yang besar, provinsi juga punya program besar untuk normalisasi sungai dari hulu sampai ke hilirnya, misalnya kalau di hulu hujan deras di sini tidak hujan, nanti air dari sana dalam dua hari akan sampai di sini, meskipun di sini panas tetap akan tergenang di beberapa titik,” papar Puji, sapaan akrabnya. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Hadi Purnomo