Realisasi Program Capai 35 Persen, Tahun Depan DP2A Minta Rp 12 Miliar

PARLEMENTARIA SAMARINDA – KOMISI IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengadakan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A) Kota Samarinda.

Hearing yang digelar di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) lantai 1 Gedung DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Selasa (18/07/2023) itu membahas realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dan usulan APBD tahun 2024 pada

Ditemui awak media diakhir hearing, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan bahwa serapan anggaran APBD 2023 DP2A Samarinda hingga pertengahan tahun ini baru 35 persen dari jumlah anggaran Rp 9,1 miliar.

“Untuk serapan anggaran untuk fisik 45,8 persen dan untuk dananya sekitar 35 persen dengan anggaran tahun 2023 yakni kurang lebih Rp 9,1 miliar,” ujar anggota dewan yang akrab disapa Deni ini.

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, dan Samarinda Ilir ini, DP2A Samarinda mengajukan anggaran naik menjadi Rp 12 miliar di tahun 2024 dan telah masuk dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2024.

“Untuk usulan tahun 2024 angkanya Rp 12 miliar dan terpenuhi dalam PPAS, angka ini naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9,1 miliar,” ujarnya.

“Programnya masih seputaran kota layak anak, pengarus-utamaan gender, perlindungan perempuan khususnya pencegahan kekerasan pada perempuan dan untuk pemenuhan hak anak. Ini skala prioritas yang nanti menjadi tumpuan di tahun 2024,” jelas politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Deni mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui DP2A Samarinda akan menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan katagori Nindya dari Kementerian PPPA. Di mana pada tahun sebelumnya, Samarinda mendapat predikat Madya sebagai Kota Layak Anak.

“Ini suatu pencapaian yang luar biasa, karena kita baru saja memenuhi standarisasi dan dari Kementerian juga datang untuk memastikan spesifikasi yang harus dipenuhi menjadi Kota Layak Anak itu,” kata Deni

“Saya meminta DP2A untuk dapat mengoptimalisasikan anggaran itu supaya betul-betul tepat guna dan tepat sasaran. Karena serapan anggaran itu adalah kuncinya, ketika anggaran itu diberikan tetapi tidak diserap secara maksimal otomatis usulan yang akan datang menjadi sia-sia,” tutupnya. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono