Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – PELAKSANAAN Pemilihan Umum tahun 2024 yang tinggal sekitar 140 hari lagi, membuat semua pihak berupaya mempersiapkan segala sesuatunya agar pemilu berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Terlebih dalam hal mengantisipasi kerawanan sosial yang bisa saja timbul dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini.
Seperti yang dilakukan Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Mewaspadai segala bentuk gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, Polres Kukar menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkot) di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar Jalan Wolter Mongonsidi, Kelurahan Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kukar, Selasa (19/09/2023) lalu.
Sistem Pengamanan Kota (Sispamkot) tersebut di antaranya mencangkup tahapan awal masa kampanye, pemungutan suara, pasca perhitungan dan pengumuman suara. Dalam tahapan– tahapan itu, tidak dapat dipungkiri bisa saja terjadi berbagai konflik hingga mengganggu jalannya pemilu. Simulasi yang dilaksanakan dengan menggerakkan ratusan personel menggambarkan kesiapan Polres Kukar dalam pengamanan Pemilu 2024 mendatang.
Kapolres Kukar AKBP Hari Rosena menyebutkan, simulasi dilakukan dengan meninjau dan memastikan pelaksanaan Pemilu di Kukar berjalan dengan aman, kondusif, dan damai.
“Kegiatan simulasi ini merupakan arahan dari Mabes Polri dan Polda Kaltim,” ujarnya. Ia berharap tidak ada konflik di masyarakat pada Pemilu 2024.
Sementara itu, Ketua KPU Kukar Purnomo menjelaskan bahwa kegiatan simulasi yang diinisiasi oleh Polres Kukar selaras dengan agenda Deklarasi Pemilu Damai yang digaungkan oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Deklarasi dilakukan dengan melibatkan Bawaslu, jajaran partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, Polres Kukar, dan Kodim 0906 Tenggarong. Dengan adanya Deklarasi Pemilu Damai, diharapkan dapat menyukseskan Pemilu 2024.
“Dengan deklarasi ini, KPU menolak adanya money politics. Hal ini merupakan bagian penting untuk melaksanakan pemilu yang demokratis di Kukar. Selain itu juga menghilangkan isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA, red) serta hoaks,” jelas Purnomo.
Dia mengatakan, saat ini KPU, Bawaslu dan Pemkab Kukar tengah gencar mensosialisasikan kepada masyarakat menghindari terkait penyebaran isu SARA dan hoaks saat Pemilu 2024.
“Terkait hoaks butuh antisipasi terutama yang beredar lewat handphone. Kita sosialisasikan, materinya kita tekankan menghilangkan SARA dan hoaks sehingga menciptakan demokrasi di Kukar menjadi bermartabat dan kondusif,” tutupnya. []
Penulis : Jemi Irlanda Haikal | Penyunting : Agus P Sarjono
