Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – KETUA Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) Harun Al Rasyid mengungkapkan, saat ini Raperda Trantibum Linmas telah memasuki tahap finalisasi.
Karenanya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan dalam waktu dekat atau tepatnya pada 5 November 2023 mendatang, Pansus akan menggelar uji publik di Kota Balikpapan.
“Insya Allah pada 5 November nanti kami akan menggelar uji publik Raperda Trantibum Linmas,” ungkap Harun Al Rasyid kepada awak media di Gedung DPRD Kaltim, Senin (30/10/2023).
Dia menjelaskan, pasal per pasal dalam Raperda tersebut telah disepakati. Pembahasan finalisasi draf Raperda itu juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kaltim. “Hampir semuanya bisa disepakati dari draf yang ada. Tapi ada beberapa penambahan yang ada,” ungkap Harun,” ujarnya.
Setelah uji publik, nantinya ada fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pada 16 November 2023, laporan akhir pansus bakal disampaikan melalui rapat paripurna (rapur). Harun mengatakan, ada beberapa poin penting yang dibahas terkait draf raperda tersebut.
Ada 13 poin tertib yang menjadi fokus dalam raperda ini, seperti tertib di jalan, sungai, sekolah, dan kawasan tanpa rokok. Harun, politisi dari Fraksi PKS, juga mengungkap adanya ketentuan pidana dengan denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan 6 bulan. Namun, prioritasnya adalah penerapan denda.
“Denda itu maksimal. Kalau dendanya tidak dibayar, maka kompensasinya ya kurungan badan. Tidak bayar denda itu bisa jadi dia tidak mau atau lain-lain. Makanya ada alternatif kurungan badan,” tambah politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ketentuan pidana itu sudah pasti akan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Untuk denda, pihak pansus berharap uangnya tak lagi masuk ke kas negara. Melainkan masuk ke kas daerah. “Kami ingin masukkan denda di perda ini ke kas daerah,” ujarnya.
Anggota dewan kelahiran Gowa, 21 November 1962 ini melanjutkan, pihaknya menargetkan Raperda ini dapat selesai di tahun 2023 ini dan segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebab Perda ini akan menjadi acuan dalam bernegara dan bermasyarakat saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
“Perda yang sangat luar biasa, karena ini inti kita benegara dan bermasyarakat harus tertib, aman dan tentram. Target kita harus selesai tahun ini sehingga bisa dipakai saat Pemilu,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini. []
Penulis : Guntur Riyandi | Penyunting : Agus P Sarjono
