Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Sunggono, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) memimpin kegiatan Rembuk Stunting yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Kamis (9/11/2023). Dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dari PT Multi Harapan Utama (MHU) untuk program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) untuk penanganan anak stunting 100 anak asuh.
Dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penurunan Penanggulangan, Pencegahan Stunting (TPPS) sekaligus Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kukar Martina Yulianti, dan dihadiri beberapa Kepala Dinas Seperti Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Camat Loa Kulu, dan Camat Sebulu.
Sekda Kukar Sunggono mengatakan bahwa rembuk stunting ini itu merupakan langkah konvergensi yang diamanatkan dalam penanganan stunting,
“Nah dari situ terlihat apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, evaluasi atas data yang sudah ada dan alhamdulilah dari laporan yang masuk ke kami atas upaya konvergensi yang telah dilakukan oleh teman-teman OPD,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa kasus stunting di Kukar kecenderungannya menurun sudah luar biasa, ada korelasinya dengan anggaran yang kita alokasikan kurang lebih Rp 170 miliar dan angka stunting kita dari 17 persen sekarang sudah turun menjadi 16, 473 persen.
Untuk penanganan stunting di seluruh kecamatan. Dan Pemkab Kukar juga ada namanya desa dan kelurahan lokus stunting, tapi yang disasar adalah semua kecamatan.
Sunggono mengungkapkan untuk evaluasi ke depan apa yang sudah dilakukan saat ini termasuk mengintervensi 41 desa kelurahan yang masih belum menjadi lokus stunting di penanganan pada 5 tahun lalu dari 193 desa dan 44 kelurahan masih tersisa kurang lebih 41 desa kelurahan yang akan diintervensi ke depannya.
“Untuk itu saya sampaikan target pemerintah terhadap penurunan stunting tahun 2024 sebesar 14 persen. Untuk itulah perlu secara rutin kita melakukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan perbaikan terus menerus melalui siklus plan-do-check-action (PDCA) secara simultan,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan dibacakan Sekda Kukar Sunggono yang juga Ketua Tim Penurunan Penanggulangan, Pencegahan Stunting (TPPS).
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kukar Martina Yulianti menambahkan rembuk stunting ini bagian dari 8 langkah konvergensi yaitu rembuk stunting. Di sini ada disampaikan 8 aksi mulai dari analisis situasi, rembuk stunting dan seterusnya.
“Jadi ini adalah kewajiban daripada pemerintah daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting. Strateginya adalah kami kolaborasi lintas sektor tidak hanya sektor kesehatan juga dari luar kesehatan seperti dari Disperkim, Dinas PU dan dinas lainnya,” tandasnya.
Penulis : Tusiman | Penyunting : Nursiah
