Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA – KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Samarinda.
RDP yang digelar di ruang rapat utama lantai 2 Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Selasa (16/01/2024) itu membahas serapan anggaran tahun 2023 dan rencana kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2024.
Ditemui awak media diakhir RDP, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, pihaknya mendapat usulan dari BPBD Samarinda mengenai pengadaan toilet portebel dan mebel untuk gedung baru dan pengadaan mobil pemadam kebakaran usulan dari Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda.
“Pada 2023 mengajukan satu unit mobil pemadam kebakaran ternyata tidak dimasukan pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, red) ini dicoret dan terkait toilet keliling untuk tanggap bencana serta pengadaan mabel gedung yang baru BPBD, jadi begitu bangunannya selesai 2024 bisa langsung ditempati di 2025,” kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) ini.
Dia mengungkapkan setelah mendapat usulan tersebut, Komisi III akan segera bersurat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk tetap melakukan penganggaran satu unit mobil pemadam kebakaran, dan pengadaan toilet portebel.
“Kami usulkan kembali kepada Pemerintah Kota pengadaan mobil pemadam yang semula dicoret dengan anggaran Rp2 miliar dan pengadaan toilet portebel milik BPBD Samarinda,” papar anggota dewan kelahiran Balikpapan, 06 November 1961 ini.
Wakil rakyat yang juga duduk sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda ini melanjutkan, dalam RDP pihaknya meminta BPBD Samarinda membuat tim untuk menganalisa daerah rawan longsor yang berada di wilayah perumahan yang hasilnya dapat menjadi masukan Pemkot untuk menegur atau mengevaluasi izin para pembangun perumahan.
“Terkait lingkungan yang rawan bencana dan tanah longsor BPBD supaya membentuk semacam kelompok kerja untuk mengevaluasi dan memberikan masukan yang akurat kepada pemerintah jadi hasil evaluasi betul-betul riel,” jelas Jaya, sapaan akrabnya. []
Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
