Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA KALTIM – WAKIL Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hj Puji Setyowati kembali menggelar pertemuan dengan warga, menyerap aspirasi dalam rangka menjalankan tiga tugas fungsi pokok sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pertemuan tersebut digelar di salah satu rumah warga yang berada di Rukun Tetangga (RT) 26, Jalan Ulin, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Selasa (16/01/2024). Sebagai pesertanya adalah kalangan ibu rumah tangga dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam perjumpaan dengan masyarakat, politisi dari Partai Demokrat itu mendapat usulan untuk perbaikan tahapan penerimaan beasiswa Provinsi Kaltim tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan Sekolah Menegah Atas (SMA). Karena banyak orang tua mengeluhkan lamanya tahapan dari awal pendaftaran sampai pencairan dan minimnya sosialisasi beasiswa untuk pelajar. Hal tersebut diungkapkan Puji Setyowati kepada beritaborneo.com usai pertemuan digelar.
“Informasi tingkat SD, SMP dan SMA orang tua mengeluhkan beasiswa, mereka tidak tahu bahwa itu harus dimonitor terus, makanya kami akan sampaikan ke Paripurna,” ungkap wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim bidang kesejahteraan rakyat ini.
Dalam kesempatan itu, Puji Setyowati mengatakan pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan dewan pengurus beasiswa untuk mendengarkan bagaimana alur dalam penerimaan tersebut sampai tahap akhir dan menyampaikan keluhan warga terkait kurangnya informasi mekanisme memperoleh beasiswa pelajar.
“Akan ditindak lanjuti di Komisi IV untuk bertemu dengan dewan beasiswa memahami berapa lama pengumuman itu muncul pemberitahuan mulai dari pendaftaran sampai anak itu bisa mendapat biasiswa, jadi alurnya perlu kita ketahui,” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Samarinda ini.
Dia melanjutkan, mengenai tahapan dari pendaftaran sampai pencairan beasiswa ternyata di lapangan tidak tersosialisasi dengan maksimal. Selama ini rapat kerja dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim hanya membicarakan jumlah anggaran dan alokasinya.
“Selama ini kita hanya melihat berapa jumlahnya dan berapa kuota penerimaan, tetapi prosedurnya dari awal sampai akhir itu tidak ada gambaran estimasi tahapannya,” papar anggota legislatif kelahiran Kuto Arjo, 28 April 1963 ini. []
Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono
