Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pun semakin bervariasi. Hal ini tak menutup kemungkinan bahwa Bawaslu juga mengalami kendala dalam menyiapkan Pemilu 2024 di Kutai Kartanegara.
Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo mengakui, ada beberapa kendala yang seringkali dihadapi oleh pihaknya selama perjalanan menuju Pemilu 2024 mendatang.
“Kalau kendala yang paling utama itu terkait dengan jangkauan wilayah yang luas dan money politic,” ungkapnya kepada beritaborneo.com, Rabu (24/01/2024).
Kata dia, jangkauan wilayah yang luas ini berkenaan dengan adanya kenyataan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang tergolong sedikit. Sehingga, sulit untuk mengkoordinasikan setiap kecamatan yang lainnya. Dalam artian ini dimisalkan seperti Kecamatan Tenggarong memiliki total 14 kelurahan/desa. Namun, SDM-nya terlalu sedikit.
Selain itu, untuk money politic atau politik uang, Teguh menjelaskan bahwa hal ini berkenaan dengan paradigma masyarakat yang menganggap bahwa adanya money politic menjelang pemilu adalah hal yang wajar.
“Hal yang sulit kami kendalikan adalah money politic, di mana ini akan melibatkan dua pihak, yakni masyarakat dan calon legislatif yang mencalonkan. Mereka menganggap ini adalah tindakan wajar. Masyarakat meminta, sedangkan caleg memberi,” paparnya.
Untuk diketahui, money politic adalah salah satu tindakan yang menyalahi peraturan pemilu. Sehingga, perlu perhatian dan tindakan tegas dari masyarakat dan seluruh stakeholder dalam mengurangi tindakan money politic.
“Money politic bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, namun juga seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, masyarakat, peserta pemilu, maupun aparat yang berwenang. Percuma saja kalau Bawaslu menghimbau, namun tidak ada kerja sama yang baik antar seluruh pihak, hal ini akan sia-sia,” tutupnya.[]
Penulis: Nistia Endah Juniar Prawita | Penyunting: Agus P Sarjono
