Joni Sinatra Kecam Praktik Mobilisasi Suara Para Pejabat di Samarinda

PARLEMENTARIA SAMARINDA – ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Joni Sinatra Ginting dengan tegas mengecam praktik mobilisasi suara yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di Samarinda.

Dugaan tersebut mencuat terkait dugaan salah seorang pejabat di Kota Samarinda yang melakukan upaya mobilisasi suara guna memenangkan anaknya yang menjadi calon legislatif untuk kursi DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Joni Ginting menilai tindakan tersebut tidak hanya merugikan demokrasi, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap kualitas kepemimpinan.

“Dulu kita sudah berusaha untuk mengajak masyarakat berdemokrasi. Jika hal ini disambungkan, maka ada sesuatu yang terjadi kekuasaan yang otoriter. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat mundur dari apa yang sudah dicapai dalam membangun demokrasi,” tegas Joni Ginting ditemui awak media di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Sabtu (27/01/2024).

Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan pemunduran demokrasi dan pemimpin harus lebih memahami peran mereka sebagai pelayan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

Ia juga menyayangkan jika kemenangan dianggap mutlak, tanpa menghiraukan prinsip-prinsip demokrasi dan integritas.

“Kita adalah check and balancing pemerintahan. Kalau tidak, dia bisa semena-mena, seperti itu. Hal ini bisa mengakibatkan pemunduran demokrasi tanpa disadari. Kemenangan harus diperoleh dengan cara yang jujur dan adil, bukan dengan merugikan prinsip-prinsip demokrasi,” imbuhnya.

Politikus Partai Demokrat (PD) itu juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengakomodir atau mendukung tindakan-tindakan yang merugikan integritas demokrasi.

“Kalau itu sudah pasti salah, kalau boleh dia sebagai pemimpin, tidak boleh seperti itu. Artinya, kita membelajarkan masyarakat kita untuk mundur dari apa yang sudah dicapai,” tegas Joni.

Dia juga menyoroti konsekuensi otoriter yang mungkin timbul jika tindakan semacam ini dibiarkan terus berlangsung. Menurutnya, upaya mobilisasi suara untuk memenangkan satu keluarga dapat mengancam prinsip dasar demokrasi.

“Karena dia ingin menang semua, saya tidak usah sebut partainya. Bisa mungkin partainya ingin menang dan dominan,” ujarnya.

Ia berharap agar pemimpin, terutama yang sedang memimpin kota, memahami betul tanggung jawab dan posisinya, serta tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

“Dia harus tahu posisinya. Dia sedang memimpin kota Samarinda. Jangan berbuat yang seperti itu, nanti kelihatan kualitas jati dirinya seperti apa,” pungkasnya. []

Redaksi07