Kunjungi KEK Maloy, Pj Gubernur Minta Identifikasi Semua Masalah

SANGATTA – DALAM agenda kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik juga meninjau Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Kamis (01/02/2024).

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Akmal Malik juga melihat kondisi Pelabuhan Maloy dan Instalasi Pengolahan Air (IPA). “Saya minta laporan yang detail, identifikasi semua permasalahannya dan benahi. Biar saya berjuang di Jakarta,” katanya.

Meski sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak 1 April 2019, total investasi yang masuk KEK MBTK hingga 2023 baru sekitar Rp 100 miliar. Padahal investasi di kawasan ekonomis khusus lainnya sudah mencapai triliunan rupiah.

Akibatnya pemerintah pusat mengancam akan mencabut status sebagai kawasan ekonomi khusus untuk Maloy bila Kaltim tidak mampu memenuhi berbagai persyaratan. Batas akhir keputusan pemerintah pusat itu jatuh pada Juni 2024 ini.

Beberapa kendala yang masih menjadi penyebab lemahnya pergerakan KEK MBTK antara lain persoalan kelembagaan, infrastruktur yang kurang memadai dan rendahnya minat investor.

Beberapa infrastruktur yang masih kerap dipertanyakan para calon investor adalah terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pengelolaan persampahan. “Saya minta MBTK memberi laporan jelas dulu. Nanti saya akan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” tandas Akmal Malik.

Dia juga berharap semua kekurangan persyaratan KEK MBTK bisa selesai dalam waktu kurang dari satu tahun. “Makanya kita harus selesaikan dalam waktu kurang dari lima bulan. Mudahan bukan karena hal non teknis,” tegasnya.

Bukan hanya akan mendatangi kementerian terkait tetapi Akmal Malik juga akan melakukan pendekatan langsung ke Presiden Joko Widodo. []

Penulis : Himawan Yokominarno | Penyunting : Agus P Sarjono