Pj Gubernur : Perencanaan Jangan Hanya Formalitas

TENGGARONG – PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Ballroom Hotel Grand Fatma Kota Raja Tenggarong, Kutai Kertanegara, Senin (5/2/2024).

Rapim dipimpin langsung Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad serta Asisten Administrasi Umum Riza Indra Riadi dan diikuti oleh seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.

Pj Gubernur Akmal Malik mengatakan pelaksanaan Rapim ini sebagai langkah awal untuk konsolidasi. Dalam kesempatan itu, dia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperhatikan capain makro yang sudah diraih Kaltim di tahun 2023, untuk kemudian menjadi pedoman penyusunan perencanan program dan kegiatan di tahun 2024, walaupun OPD sudah menyusun perencanaanya.

“Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana OPD memastikan perencanaan triwulan pertama itu betul-betul bukan hanya formalitas saja tapi bisa riil dan menjadi langkah awal bagi semua OPD nanti untuk melaksanakan triwulan II, III dan IV,” ucapnya.

Menurut Akmal Malik masih ada beberapa OPD yang pelaksanaan perencanaanya masih agak jomplang atau tidak seimbang. Sebagai contoh ujar dia, pada triwulan pertama ada rencana anggaran kas sebesar 79 persen lalu triwulan keduanya hanya 5 persen.

“Kan artinya terlalu kecil, harusnya kan sesuai dengan regulasi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri -red) di mana pada triwulan pertama 25 persen, triwulan kedua 30 persen, triwulan ketiga 30 persen dan triwulan keempat 15 persen,” jelasnya.

“Tadi tidak begitu banyak ada yang jomplang. Nah kita minta segera lakukan revisi agar lebih realistislah realisasi anggaran kita. Kuncinya perencanaan, kalau perencanaannya tidak tepat pasti direalisasinya akan keteteran,” sambung Akmal Malik.

Sementara Sekda Kaltim Sri Wahyuni menekankan pada setiap OPD agar benar-benar mengikuti jadwal pelaksanaan Forum Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

“Ini jangan menjadi forum yang formalitas saja. Dalam penyusunan rancangan harus melibatkan mitra pembangunan, baik itu asosiasi, non goverment organization (NGO) dan lainnya. Sehingga kita bisa mendapatkan pengayaan rencana kerja tahun 2025 yang lebih baik,” kata Sri Wahyuni. []

Penulis : Himawan Yokominarno | Penyunting : Agus P Sarjono