Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TENGGARONG – BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Dialog Dalam Rangka Kerawanan Pilkada Serentak 2024.
Dialog yang berlangsung di Hotel Grand Elty, Tenggarong, Kamis (29/02/2024) tadi dilaksanakan guna menghimpun masukan dan saran. Sehingga dapat menghasilkan rekomendasi bagi kepala daerah dalam pengambilan kebijakan untuk menjaga kondusifitas wilayah selama pilkada berlangsung pada 27 November 2024 nanti.
Dalam tujuan menghimpun masukan dan saran, telah dihadirkan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat hingga mahasiswa.
Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kaltim H Sufian Agus menyampaikan, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 nanti tentunya akan ada banyak dinamika politik yang terjadi. Baik itu informasi hoaks di masyarakat maupun media sosial yang dapat berpotensi menyebabkan terganggunya kondusifitas wilayah.
“Dialog ini diharapkan dapat menjadi wadah membuka informasi, sinergi dan kerja sama dengan aparat pemerintah dan semua tokoh untuk mengantisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG),” ujar Sufian.
Sufian menjabarkan, pemilihan kepala derah diselenggarakan berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Kendati demikian, tahapan Pemilu 2024 memang masih terus berlangsung dan masih berada di tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan.
“Selanjutnya tahapannya akan masuk ke pleno rekapitulasi KPU kabupaten/kota, provinsi hingga KPU RI di pusat,” katanya.
Ia bersyukur, Pemilu 2024 di Kaltim berjalan aman dan lancar. Kekhawatiran yang diprediksi berkenaan dengan kerawanan dari beberapa pihak tidak terjadi. Untuk itu, antisipasi serupa juga akan dilakukan untuk mencapai Pilkada 2024 yang kondusif.
Sementara itu, Kaban Kesbangpol Kukar Rinda Desianti mengatakan, pihaknya sudah mulai persiapan menyambut pilkada bulan November nanti. Mengingat geografis Kukar yang luas mencapai 27,263.10 kilometer persegi.
Rinda menegaskan, keamanan selama pesta demokrasi berlangsung harus dijaga dengan baik. Upaya menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan kepolisian, melainkan seluruh pihak hingga tingkat masyarakat.
“Saya sering ingatkan Ketua RT bahwa keamanan tidak hanya menjadi tugas Babinsa atau Bhabinkamtibmas saja ya,” ucap Rinda.
Menurut Rinda, di pilkada Kukar kali ini diprediksi tidak ada lagi calon tunggal seperti pilkada 2019 lalu. Dari prediksi konstelasi kursi Pemilu 2024, hanya ada dua partai di Kukar yang bisa mengusung penuh kandidat untuk menjadi kepala daerah.
“Karena harus memperoleh 20 persen suara atau minimal sembilan kursi. Melalui pilkada ini saya harap masyarakat bisa selektif memilih calon pemimpinnya,” sebutnya.
“Kita harus melihat masa depan, Kukar mau dikemanakan. Ini juga menjadi upaya bersama untuk sama-sama berkomitmen demi kemajuan Kukar,” pungkasnya.[]
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Agus P Sarjono
