Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA – DINAS Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Samarinda masih menyisakan anggaran sebesar Rp 10 miliar pada tahun anggaran 2023.
Anggaran yang tidak terserap Dinas Perkim Samarinda itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Samri Shaputra usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perkim Samarinda di ruang rapat utama Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu (16/04/2024).
“Secara umum kami lihat capaian kinerja Dinas Perkim ini cukup bagus, memang ada item yang tidak mencapai target ternyata anggaran itu limpahan dari Dinas (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, red) PUPR dan waktunya sangat sempit harus menyerap anggaran kurang lebih Rp10 miliar dalam waktu selama tiga bulan,” beber Samri, sapaan akrabnya.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda Tahun 2023 ini juga menyampaikan, pihaknya tetap memberikan pujian terhadap kinerja Dinas Perkim Samarinda terhadap serapan anggaran pada 2023 lalu dan sesuai dengan LKPJ Pemkot Samarinda.
Dia berharap, dapat memberikan rekomendasi kepada Pemkot agar Dinas Perkim mendapatkan anggaran yang lebih besar lagi sehingga dampaknya akan langsung mengenai masyarakat.
“Kami beri apresiasi. Cuma kami lihat di Dinas Perkim ini anggaran masih terlalu kecil. Ke depan kami coba lebih berdayakan lagi, karena di Dinas PUPR anggarannya terlalu gemuk. Kami akan bagi ke Dinas Perkim karena perkim ini yang mengurusi rumah warga,” kata waklil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir ini.
Untuk diketahui, RDP tersebut dipimpin Ketua Pansus LKPJ Samarinda 2023 Fahruddin, didampingi anggota Pansus Deni Hakim Anwar, Laila Fatiha, Novi Marinda Putri, Achmat Sopiyan, Abdul Rohim, Ahmad Vananzda, dan Joni Sinatra Ginting. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono
