Partai PKS Mulai Terima Pendaftaran Calon Peserta Pilkada Pontianak

PONTIANAK – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pontianak mengumumkan pembukaan pendaftaran bagi bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk Pilkada 2024. Proses penjaringan itu akan dibuka mulai dari tanggal, 24 hingga 30 April 2024.

Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Pontianak, Rusdiansyah, langkah ini dilakukan sebagai respons atas kepercayaan masyarakat setelah PKS memperoleh lima kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak. Terlebih, PKS baru bisa mengusung peserta Pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2024.

“Mengingat lima tahun yang lalu, PKS itu tidak memiliki kursi di DPRD Kota Pontianak, akhirnya kita di pencalonan Edi-Bahasan itu kita menjadi pendukung saja,” ujar Rusdiansyah saat ditemui di Gedung DPRD Kota Pontianak, kemarin, Senin (22/04/2024).

Rusdiansyah juga menekankan bahwa pembukaan pendaftaran ini sebagai bagian dari upaya dalam menyeleksi pimpinan-pimpinan yang memiliki kemampuan kredibel untuk mengelola Kota Pontianak ke depan. “Hal ini juga merupakan gerakan dalam menyeleksi pimpinan-pimpinan yang memang mempunyai kemampuan yang kredibel dalam mengelola Kota Pontianak ke depan agar lebih baik lagi,” katanya.

Sementara itu, Husin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Kota Pontianak, menambahkan jika momen pendaftaran ini membuka kesempatan bagi siapapun untuk berjuang dengan PKS. Meski begitu, Husin mengaku bahwa partainya juga telah menyiapkan sejumlah kader internal untuk diusung nantinya. “Kita juga menyiapkan kader-kader terbaik kita, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Arif Joni, atau saya, atau bahkan Pak Rusdiansyah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Husin juga menekankan bahwa PKS akan memilih calon yang memiliki potensi untuk menang dalam pemilihan. Selain itu, PKS juga perlu persetujuan dari pusat dalam menentukan calon yang akan diusung. “Kitta DPD ini hanya mengantar nama-nama yang mendaftar. Itu diseleksi dulu peluangnya dan lain-lain. Biasa di PKS itu, 3 sampai 4 nama yang kita usulkan ke DPW, kemudian dari DPW mengusulkan ke DPP (Dana Pengembangan Pendidikan, Red),” kata Husin. []

Redaksi07