Bedah LKPJ Wali Kota 2023, Pansus Gelar RDP Dengan Dinkes Samarinda

PARLEMENTARIA SAMARINDA – PANITIA Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda.

RDP tersebut digelar di ruang rapat gabungan Lantai 1 Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu (24/04/2024). Dipimpin oleh Ketua Pansus LKPJ tahun 2023 Fahruddin Maslan didampingi anggota Pansus LKPJ Deni Hakim Anwar, Abdul Rohim dan seorang staf ahli.

Anggota Pansus LKPJ 2023 Deni Hakim Anwar mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari Dinkes Samarinda realisasi program 2023 lalu mencapai 89 persen dari total anggaran sebesar Rp450 miliar.

“Anggaran di tahun 2023 senilai Rp450 miliar yang terserap Rp402 miliar. Artinya ada 89 persen yang terserap dan 10,9 persen tidak terserap, kaitannya pada program tidak berjalan dengan maksimal,” ujar politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Dia melanjutkan, pihaknya juga mempertanyakan jumlah kasus stunting yang ada di Samarinda mengapa melebihi angka standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Apa penyebabnya dan langkah apa yang telah dilakukan Dinkes.

“Di mana kami ingin data valid, bahwa yang didata ini benar-benar yang katagori stunting. Artinya jangan sampai angka yang tinggi ini untuk di Samarinda di atas batas ambang WHO. Kita masih di atas angka 23 persen, masih belum diklasifikasikan dengan benar,” kata wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Komisi IV ini.

Dia mengungkapkan, pelayanan di Rumah Sakit (RS) IA Moeis Samarinda untuk pasien yang menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sering mengantri sampai lama. Terutama saat menunggu pengambilan obat. Karena itu pihaknya meminta adanya perubahan dalam pelayanan.

“Pelayanan dasar di rumah sakit yang berkaitan dengan pasien BPJS masih harus menunggu lama ketika melaksanakan berobat ke rumah sakit,terkadang dari pagi sampai sore. Kami meminta RS IA Moeis melakukan inovasi terhadap keluhan ini, jangan sampai masyarakat menunggu lama terutama dalam menunggu obat,” tutur Deni.

Dalam kesempatan itu Deni juga berharap, Dinkes Samarinda dapat membuat perubahan atau pembenahan. Seperti Pemberian Makan Tambahan (PMT) dan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) di tingkat Rukun Tetangga (RT). Dia berharap program itu dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga kesehatan masyarakat terpantau sejak dini.

“Kami harapkan Dinas Kesehatan Samarinda melakukan banyak inovasi seperti program PMT dengan mengadopsi bahan makanan dari bahan ikan gabus karena daerah kita penghasil ikan gabus dan mengapa tidak dikembangkan dan posyandu supaya dapat digiatkan lagi supaya ibu dan bayi yang datang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” tutup Deni []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono