Kebut LKPJ Wali Kota 2023, Pansus Gelar RDP Dengan Disdik Samarinda

PARLEMENTARIA SAMARINDA – PANITIA Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda.

RDP tersebut digelar di ruang rapat gabungan Lantai 1 Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Jumat (26/04/2024). Dipimpin oleh Ketua LKPJ tahun 2023 Fahruddin Maslan didampingi anggota Pansus LKPJ 2023 Abdul Rohim dan seorang staf ahli.

Anggota Pansus LKPJ 2023 Abdul Rohim mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari Disdik Samarinda. Di mana realisasi program 2023 lalu mencapai 90 persen dari total anggaran sebesar Rp789 miliar. Sementara sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) disebabkan gaji pegawai yang telah pensiun.

“Hanya 10 persen anggaran yang belum terserap, disebabkan guru atau tenaga pendidik yang pensiun, gajinya tidak dibayarkan. Ini yang menjadi silpa. Kalau dari serapan anggaran tidak ada masalah, justru masalahnya ada pada alokasi anggaran yang masih sangat kurang,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dia melanjutkan, pihaknya mensinkronkan program bantuan sarana dan penunjang belajar 12 tahun untuk satuan pendidikan di Samarinda yang ada dalam LKPJ Wali Kota dengan data atau program kerja Disdik Samarinda dan terungkap banyak yang tidak memenuhi standar.

“Program bantuan sarana dan penunjang belajar 12 tahun yang paling utama kami coba kroscek. karena itu disampaikan dalam LKPJ. Dan data yang kami dapat, ternyata masih banyak sekolah yang sarana serta prasarananya belum memenuhi standar,” kata Rohim, sapaan akrabnya.

Diungkapkan Rohim, masih ada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), terkait sarana dan fasilitas belajar mengajar. Tetapi wali kota lebih memprioritaskan program kerjanya pada pasar yang harus SNI, tidak kepada dunia pendidikan.

“Ternyata belum seluruh peralatan dan prasarana sekolah, baik SD dan SMP serta PAUD memenuhi SNI. Padahal mestinya yang ada dalam program prioritasnya itu sekolah yang SNI. Karena sekolah tempatnya manusia untuk dididik,” tutup wakil rakyat yang juga duduk di Komisi II DPRD Samarinda. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono