PARLEMENTARIA SAMARINDA – KOMISI IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda.
RDP yang berlangsung di ruang rapat gabungan Lantai 1 Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Kamis (20/06/2024) itu, membahas progres Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun 2024 dan usulan program APBD Perubahan di 2024 serta rencana APBD tahun 2025.
Ditemui awak media diakhir RDP, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, pihaknya mendapat informasi realisasi anggaran 2024 dari DP2KB Samarinda pada tri wulan kedua ini telah mencapai 40 persen untuk fisik dan 21 persen untuk realisasi keuangan.
“Serapannya kurang lebih 40 persen, tidak sampai target yang ditetapkan Pemkot Samarinda untuk fisik dan serapan keuangan masih di bawah 21 persen. Hambatannya dana DAK (Dana Alokasi Khusus, red) yang lambat turunnya dari pusat,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Dia mengungkapkan, pada tahun 2024 DP2KB Samarinda mendapatkan anggaran sekitar Rp21 miliar dari APBD, lalu DAK sekitar Rp5,8 miliar. Hanya saja dana dari APBD, setengahnya digunakan untuk biaya gaji. Hal itu yang membuat kecil program DP2KB.
“DP2KB mendapat anggaran Rp27 miliar, tetapi kebanyakan dia menjalankan program pusat dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Samarinda Ulu ini.
Dia meminta, melalui RDP ini DP2KB dapat menyusun program kerja 2025 mendatang untuk dapat meningkatkan kepersertaan masyarakat dalam program KB dan membuat program yang dapat meningkatkan ketahanan keluarga di Samarinda.
“Kami meminta di 2025 program yang bisa meningkatkan kepesertaan dari KB, penurunan pernikahan dini, dan perbaikan pada gizi keluarga atau ketahanan keluarga dengan tujuan membuat sebuah keluarga itu baik ada ketahanan secara ekonomi dan secara sosial,” tutup Puji. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono