Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA – SEKERTARIS Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mengaku mendapat informasi, bahwa realisasi anggaran Tahun 2024 di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda pada tri wulan kedua ini baru mencapai 32 persen.
Hal itu disampaikan Deni kepada awak media usai menghadiri Rapar dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Samarinda bersama Disporapar Samarinda, di ruang rapat gabungan Lantai 1 Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Jumat (21/06/2024).
RDP tersebut membahas progres Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun 2024 dan usulan program APBD Perubahan di 2024 serta rencana APBD tahun 2025.
“Serapan anggarannya masih di 32 persen, sedangkan target 47 persen. Artinya tidak semua bidang terserap sesuai rencana, dengan anggaran Rp67 miliar untuk APBD 2024,” jelas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Dia mengungkapkan, dari anggaran APBD 2024 senilai Rp67 miliar itu, sebanyak Rp47 miliar digunakan Disporapar Samarinda untuk belanja pegawai. Sementara sisanya sekitar Rp20 miliar digunakan untuk menjalankan program kerja masing-masing bidang yang ada di Disporapar Samarinda.
“Hampir Rp47 miliar habis untuk gaji dan oprasional pegawai, jadi hanya tersisa Rp20 miliar saja untuk program kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga serta pariwisata,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Sambutan, Samarinda Ilir, dan Samarinda Kota ini.
Deni juga menjelaskan, bidang pariwisata hanya mengurusi tempat wisata milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda saja, yakni Mahakam Lampion Garden (MLG). Selain itu, Disporapar tidak pernah ikut hadir untuk mendukung wisata alam buatan yang ada di Samarinda.
“Sedang di bidang kepariwisataan, mereka hanya mengelola MLG. Sementara untuk wisata buatan, dikelola oleh pihak swasta semua. Sehingga PAD pada tahun 2023 menghasilkan Rp1,8 miliar dari target Rp1,3 miliar. Sedangkan untuk tahun ini, targetnya Rp1,5 miliar,” tutur Deni.
Menurut dia, program kerja yang diusulkan Disporapar Samarinda pada APBD 2025 mengalami penurunan, hanya 57 program kerja. Salah satunya karena di tahun 2025 mendatang tidak ada kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
“Mereka menyampaikan 57 program kerja untuk tahun 2025, karena tidak ada kegiatan Popda dan Poprov otomatis program kerja dan anggarannya turun,” tutup anggota dewan yang menyandang gelar sarjana bidang hukum ini. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono
