PARLEMENTARIA SAMARINDA – SISA Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang menyentuh angka Rp500 miliar mendapat sorotan dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani.
Untuk diketahui total KUA-PPAS APBD Kota Samarinda TA 2025 mencapai Rp4,9 trilyun. Di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp957 miliar, terdiri dari pajak daerah Rp726 miliar, retribusi daerah Rp160 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp21 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp50 miliar.
Sementara pendapatan transfer Rp3,5 triliun, pendapatan transfer pemerintah pusat Rp2,3 triliun, pendapatan transfer antar daerah Rp1,2 triliun, serta penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Rp500 miliar. jadi total KUA PPAS APBD TA 2025 sebesar Rp4,9 Trilyun.
“Silpa itu akan direncanakan kelebihan pendapatan sampai dengan Rp500 miliar harus jelas sumbernya dari mana,” kata Jaya, kepada awak media saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Jumat (19/07/2024).
Dia melanjutkan, dari KUA PPAS APBD TA 2025 akan direncanakan Silpa dari tahun 2024 sebesar Rp500 miliar, sedangkan pihaknya menerima laporan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tahun 2024 sedang mengalami defisit dan akan merasionalkan anggaran semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau memang ada anggarannya kenapa menggunakan strategi defisit dan akan melakukan rasionalisasi. Hal itu tentunya akan menganggu stabilitas anggaran setiap OPD,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) ini.
Menurut Jaya, rencana ada Silpa dari APBD 2024 yang akan dimasukan dalam pendapatan 2025 mendatang, pihaknya akan mempertanya kepada Pemkot Samarinda untuk memperjelas keberadaan dananya dan Pemkot Samarinda harus menjelaskan ke DPRD Samarinda.
“Bagi saya, Pemkot Samarinda merencanakan silpa sampai Rp500 miliar itu yang perlu saya dalami. Kita waktu Rp3 triliun, tidak ada silpa sampai Rp600 sampai Rp500 miliar, sekarang ada di angka Rp4 triliun ini sebenarnya ada atau tidak ada dananya, dan bila itu strategi dalam menyusun anggaran, tetapi harus terbuka di DPRD,” tutup Jaya. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono