PARLEMENTARIA KUKAR – ANGGOTA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Salehudin menyoroti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun anggaran (TA) 2024 yang mencapai Rp13 triliun, namun alokasi dana kurang maksimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya terpampang baleho survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Kukar dengan persentasi 70 persen nyatakan puas.
H Salehudin menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Bupati Kukar Edi Damansyah. Di mana besaran persentase tersebut seharusnya bisa melukiskan keadaan masyarakat yang sudah sejahtera, namun fakta di lapangan masih banyak masyarakat Kukar yang belum bisa merasakan listrik dan air bersih.
“Kalau dengan APBD 13 triliun terus masih ada desa tidak mendapatkan air bersih dan aliran listrik, alokasi dana APBD perlu dipertanyakan!” tandas politisi Partai Golkar ini kepada beritaborneo.com di Tenggarong, Jumat (26/07/2024).
Terlebih ketersediaan air bersih dan listrik merupakan kebutuhan masyarakat paling mendasar, selain sandang dan pangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menurut dia, seharusnya lebih prioritaskan hal mendasar tersebut, serta menyampingkan kegiatan hiburan dan berpergian ke luar daerah yang tidak memberikan dampak langsung ke masyarakat.
“Pemerintah harus mengurangi kegiatan expo serta kegiatan lain yang bukan kebutuhan mendasar masyarakat Kukar,” ucapnya.
Ia juga menghimbau Bupati Kukar Edi Damansyah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Agus P Sarjono