Demo Ibu-Ibu di Kantor Gubernur Kaltim, Ini Kata Salehuddin

PARLEMENTARIA KALTIM – PULUHAN ibu-ibu mengelar aksi demostrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Gajah Mada, Samarinda menuntut pendidikan gratis dan menindak sekolah yang menjual buku paket.

Merespon hal itu, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Salehuddin meminta pihak terkait dapat melakukan pengawasan terhadap sekolah dan seluruh kepala sekolah dapat berjanji untuk tidak melakukan pungutan liar.

“Proses pengawasan sekaligus juga komitmen masing-masing kepala sekolah harus patuh terhadap aturan dan yang pasti jangan sampai sudah melakukan proses jual beli buku sekaligus juga merugikan bahkan menjadi beban bagi orang tua murid,” ujar Salehuddin kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kaltim di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Selasa (06/08/2024).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ini mengungkapkan, setiap ajaran baru orang tua selalu mengeluarkan biaya pendidikan untuk anaknya. Akan menjadi masalah tersendiri bagi yang memiliki anak lebih dari satu, bila di setiap sekolah anaknya diminta membeli barang, seperti buku paket dan seragam khusus.

“Biasanya di awal-awal tahun itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Kalau anaknya satu, kalau dua atau tiga bagaimana? Saya pikir ini menjadi permasalahan lain dan bisa membebani proses belajar mengajar,” kata Saleh, sapaan akrabnya ini.

Menurut Saleh, polemik tersebut harus segera diselesaikan secara bersama-sama oleh pemangku kebijakan. Dia juga mengingatkan, peran pengawas sekolah sangat diperlukan agar tidak berlarut-larut.

“Saya pikir ini harus diselesaikan oleh masing-masing tingkatan, terutama untuk kepala dinas dan pengawas sekolah, kemudian kepala daerahnya,” ujarnya.

Dia berharap, Dinas Pendidikan dapat mengusut sekolah atau oknum yang masih melakukan pungutan liar. Demikian pula dengan wali kota atau bupati, agar memberikan sanksi sehingga wali murid tidak merasa terbebani dan tidak ada intimidasi kepada wali murid.

“Kami berharap mudah-mudahan Dinas Pendidikan, termasuk juga kepala daerah dapat  melakukan pengawasan. Jangan sampai setiap kondisi tahun ajaran baru selalu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan yang menjadi beban bagi orang tua murid,” tutup politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono