Pj Bupati PPU Tandatangani MoU Pembangunan Sektor Pertanian Tingkat Kaltim

BALIKPAPAN – PENJABAT (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun hadiri pertemuan dalam rangka sinergitas tugas dan fungsi pada pembangunan sektor pertanian tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan di Ballrom Grand Mahakam Hotel Swiss Bell, Balikpapan, Kamis (29/08/2024).

Pertemuan tersebut membahas masalah ketahanan pangan yang merupakan isu paling sentral dalam pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Selain itu ketahanan pangan juga memiliki kaitan erat dengan ketahanan sosial, stabilitas sosial, pertahanan nasional serta stabilitas ekonomi.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan penandatanganan berjenjang mulai tingkat provinsi hingga kabupaten, antara Pemda dan Polda Kaltim di bidang pertanian sekaligus merupakan tindak lanjut MoU yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Polri, 25 April 2024 lalu.

Makmur Marbun saat ditemui media ini usai pertemuan mengungkapkan, penandatanganan MoU ini sangat baik, karena semuanya untuk kepentingan masyarakat dan Pemda PPU tidak boleh bekerja sendiri.

“Kalau sudah dilatari dengan MoU, itu akan menjadi sangat bagus. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Pemerintah Daerah itu tidak boleh bekerja sendiri, harus melibatkan orang lain, ini salah satu langkah yang baik untuk kita ke depan,” ucap Marbun.

Dalam kesempatan ini Marbun juga mengatakan, terkait dengan pengelolaan lahan exs tambang yang ada di Kabupaten PPU dalam prosesnya akan melibatkan Dinas terkait untuk menangani secara teknis, sehingga nantinya lahan tersebut dapat dimanfaatkan salah satunya untuk pertanian sehingga tidak terbengkalai begitu saja.

“Saya sudah hubungi Kadis Lingkungan Hidup (LH) PPU dan minta agar exs tambang yang ada di PPU bisa dimanfaatkan menjadi sumber air bersih atau lahan pertanian yang melibatkan Dinas Pertanian dan PUPR nantinya,” tutupnya.

 

Sementara Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam sambutannya mengatakan, di Kaltim lebih cenderung bukan budaya agraris namun lebih banyak di suplai oleh sektor pertambangan. Dengan budaya tersebut Kaltim memiliki pendapatan yang memang sangat besar namun lupa untuk mendorong budaya agraris yang menekankan kemandirian di sektor pangan.

“Saya mohon maaf dengan segala hormat menyampaikan budaya Kaltim belum familiar dengan agraris, tetapi budayanya adalah budaya yang banyak disuplai oleh mining atau tambang,” ucap Akmal Malik.

Akmal Malik juga menyampaikan harapannya pada pertemuan tersebut terkait dengan ketersediaan bahan pangan dan bagaimana memanfaatkan lahan yang merupakan lahan exs tambang yang ada di Kaltim.

“Saya berharap mudah mudahan sinergitas yang kita bangun ini, baik dari polres dan pemkab juga bisa memanfaatkan itu. Jadi kita bisa ambil dua tujuan sekaligus. Kita bisa membangun ketahanan pangan, kita bisa menyelesaikan persoalan exs tanah yang sudah ditambang yang jumlahnya cukup besar,” ujar Akmal Malik.

Hadir dalam agenda tersebut Kapolda Kaltim, Irjen Nanang Avianto, Kepala Dinas Pangan TPH Provinsi Kaltim, Farisyah Yana, perwakilan Walikota Samarinda, perwakilan Walikota Balikpapan dan sejumlah perwakilan Kabupaten/kota se Kaltim. [adv/diskominfoppu]

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Agus P Sarjono