Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – PENJABAT (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Marbun memaparkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, serta cara menempatkan pejabat sesuai dengan bidang dan keahliannya dalam suatu organisasi atau pemerintahan.
Sebagai pemimpin, sambung Makmur Marbun, kita juga harus dapat memetakan wilayah kerja dan menempatkan seorang pejabat sesuai dengan kemampuannya. Sehingga tidak ada miss dalam pelaksanaan tugasnya karena pejabat tersebut telah mengetahui apa yang harus dikerjakan.
Perihal ini dijabarkan Makmur Marbun saat dirinya didaulat sebagai narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Administrator se-Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Auditorium Puslatbang KDOD, Samarinda, Senin (9/9/2024) belum lama ini.
“Namun demikian, penempatan tersebut tidak hanya berdasarkan hasil test namun juga dari pendekatan-pendekatan yang bisa diperoleh dari pengalaman,” ucap Marbun dalam pelatihan yang berlangsung di ruang kelas lantai 2, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda itu.
Dia menambahkan, beberapa inovasi daerah yang di laksanakan meliputi inovasi tata kelola pemerintahan yang di dalamnya terdapat inovasi penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) dalam pelaksanaan APBD dan digitalisasi birokrasi pemerintahan.
Dengan digitalisasi birokrasi pemerintahan menggunakan e-office diharapkan mampu mengurangi penggunaan kertas dalam pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan. Salah satu contoh ketika berkas-berkas perjalanan dinas para ASN di PPU.
“Perjalanan dinas ini kan kalau mereka masih menggunakan lembar ncr sama dengan pemborosan. Makanya saya minta kepada pegawai di PPU, 2 bulan dari sekarang saya harus memakai e-office dan saya minta agar seluruhnya sudah menggunakan digitalisasi,” papar Direktur Produk Hukum Daerah pada Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri ini.
Selain itu, inovasi pelayanan publik menggunakan sistem digitalisasi memberikan kemudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang cepat dan mudah. Sebagai contoh dalam pengambilan nomor antrian di rumah sakit, masyarakat tidak harus lagi datang lebih awal untuk mengambil nomor antrian, karena pendaftaran tersebut cukup dilakukan menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone.
“Saya pertama kali ke PPU melihat begitu sulitnya proses ketika masyarakat ingin berobat di RSUD PPU. Warga dari Babulu harus berangkat pukul 4 pagi. Kemudian 2,5 jam mereka menunggu loket pendaftaran jam 6-7 pagi, tetapi dokternya datang jam 10 pagi. Sejak itu saya panggil direkturnya untuk berangkat ke RS Siti Fatimah Palembang untuk belajar sistem pelayanan rumah sakit di sana,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Makmur Marbun juga menjelaskan dalam inovasi kebijakan sectoral memiliki lima sektor utama, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan (inklusif), sosial, dan bidang peningkatan minat masyarakat berolahraga.
Dalam hal kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus pemerintah adalah ketercukupan bahan pangan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya para pencari kerja yang berasal dari luar PPU, sehingga terjadi invlasi bahan pangan.
Dalam hal tersebut kata dia, pemerintah harus turun tangan dengan memantau pergerakan stok barang dan harga bahan pangan day by day, sehingga dengan acuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan. [] (ADV/diskominfoppu)
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Agus P Sarjono
