TENGGARONG – Senin pagi, 9 September 2024, langit Tenggarong terlihat mendung, sementara gerimis kecil menyambut ribuan orang yang berkumpul di halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara. Suasana pagi itu terasa istimewa, meski hujan rintik-rintik, semangat tetap tinggi di antara ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mengenakan seragam resmi. Mereka berdiri rapi dalam barisan, menantikan momen yang telah lama dinanti—pengambilan sumpah janji sebagai P3K di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Di hadapan 2.300 pegawai, Bupati Edi Damansyah berdiri dengan tenang di podium yang sedikit basah oleh gerimis. Suaranya lantang, namun penuh kehangatan. “Semoga gerimis ini menjadi pertanda baik,” katanya, membuka acara. Kata-kata itu seolah menyapu kekhawatiran akan cuaca pagi itu. Gerimis dianggap sebagai simbol awal yang baik bagi ribuan pegawai yang baru saja diresmikan statusnya.
Di antara mereka, terdapat 1.076 tenaga pendidikan dan 1.224 tenaga kesehatan. Bupati Edi menyampaikan selamat kepada semua pegawai yang hadir, namun lebih dari itu, ia mengingatkan bahwa pencapaian ini bukanlah hadiah yang datang begitu saja. “Perjuangan kami untuk mendapatkan kuota 2.300 pegawai P3K tahap pertama ini tidaklah mudah,” ungkapnya. Setiap kata yang diucapkannya mencerminkan betapa kerasnya upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui program Kukar Idaman untuk memastikan kuota tersebut diperoleh. Persaingan dengan kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia sangatlah ketat, namun semangat tak kenal lelah akhirnya membawa hasil.
“Kami berlomba dengan kabupaten se-Indonesia untuk mendapatkan kuota ini,” lanjut Edi, mengingatkan semua yang hadir bahwa perjuangan ini merupakan bukti komitmen pemerintah Kukar. Bagi Edi dan jajarannya, P3K bukan sekadar status, melainkan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kutai Kartanegara. Dengan mendapatkan status P3K, para pegawai ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih baik dalam melayani masyarakat.
Hujan yang semakin deras tak menghalangi jalannya upacara. Prosesi pengambilan sumpah janji tetap dilaksanakan, meski beberapa pegawai sesekali menepiskan air yang mulai membasahi seragam mereka. “Apapun kondisinya, pengambilan sumpah dan janji ini harus dilaksanakan. Jika tidak, hak-hak saudara sekalian sebagai P3K tidak akan diberikan,” ujar Edi tegas. Ia memahami betul bahwa di balik prosesi ini ada hak-hak yang sangat dinantikan oleh para pegawai, hak yang akan memastikan kesejahteraan mereka ke depan.
Bagi Edi, pengambilan sumpah janji bukan sekadar seremonial. Ini adalah langkah terakhir dari proses panjang yang harus ditempuh agar status resmi para pegawai P3K diakui secara sah. “Saudara-saudara semua sudah melaksanakan tugas dengan baik, sehingga apapun kondisinya, kita harus melaksanakan proses ini hingga tuntas,” katanya dengan tegas, mengisyaratkan bahwa tanggung jawabnya sebagai pemimpin adalah memastikan bahwa setiap pegawai mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.
Namun, di balik momen bahagia ini, Edi juga mengingatkan bahwa tidak semua tenaga honorer di Kukar seberuntung mereka yang hadir hari itu. Hingga September 2024, tercatat masih ada 8.165 tenaga honorer yang belum mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi P3K. “Bersyukurlah saudara-saudara yang telah mendapatkan kesempatan ini,” katanya, mengingatkan mereka untuk tidak lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan ini. “Ini adalah takdir dari Allah SWT,” tambahnya, mengajak semua pegawai untuk selalu memanjatkan rasa syukur kepada Sang Pencipta.
Tidak hanya berhenti pada tahap pertama, Bupati Edi juga membawa kabar baik lainnya. Ia mengumumkan bahwa Pemkab Kukar telah berhasil memperoleh tambahan kuota P3K sebanyak 5.776 orang pada tahap berikutnya. Dari jumlah itu, 574 tenaga guru, 351 tenaga kesehatan, serta 4.851 tenaga administrasi akan masuk ke dalam formasi baru. Pegawai administrasi yang terdiri dari supir, cleaning service, hingga penjaga malam akan segera bergabung dalam barisan P3K. “Kuota ini tidak turun dengan tiba-tiba. Ini melalui perjuangan,” jelasnya.
Perjuangan untuk mendapatkan kuota P3K tambahan ini, kata Edi, juga melibatkan penandatanganan pakta integritas oleh dirinya, Wakil Bupati, dan beberapa pihak terkait. Melalui pakta tersebut, Pemkab Kukar meyakinkan pemerintah pusat bahwa kuota yang diajukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
Edi menutup pidatonya dengan sebuah pesan penting: perubahan budaya kerja. “Dulu mungkin sebagai tenaga honorer masih bisa malas-malasan, tapi sekarang dengan status P3K, harus ada perubahan. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujarnya penuh harap. Ia menegaskan bahwa perubahan status ini bukan hanya sekadar peralihan administratif, tetapi harus disertai dengan perubahan sikap, pola pikir, dan etos kerja yang lebih baik.
Bagi Bupati Edi, ini adalah momentum besar bagi Kutai Kartanegara. Pengambilan sumpah janji ribuan pegawai P3K bukan hanya tentang pengakuan status, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan Kukar Idaman—sebuah visi besar yang telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat di daerah itu. Di bawah rintik hujan, semangat baru itu mulai tumbuh, membawa harapan baru bagi masa depan pelayanan publik di Kutai Kartanegara.
Gerimis yang sempat turun pagi itu, bukan menjadi penghalang, melainkan sebuah penanda—bahwa perjalanan panjang penuh tantangan bisa dihadapi dengan tekad yang kuat, sebagaimana perjuangan Pemerintah Kukar untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. []
Redaksi08