Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TENGGARONG – PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengedepankan pendekatan berbasis hasil dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal itu dikatakan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar Bambang Arwanto saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Kukar tahun anggaran 2025 pada Sidang Paripurna ke-18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kukar di Tenggarong, Senin (18/11/2024).
Bambang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“RAPBD 2025 dirancang untuk menjadi instrumen yang tidak hanya mendanai program pemerintah, tetapi juga mendorong transformasi daerah menuju Kukar yang lebih mandiri dan berdaya saing,” ucap Bambang.
Lanjut dia, RAPBD 2025 difokuskan pada program-program yang mendukung diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan daerah pada sektor ekstraktif. Salah satu prioritas adalah pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.
“Kami melihat sektor ini sebagai potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.
Pjs Bupati Kukar ini juga mengungkapkan, program pengembangan layanan infrastruktur tetap menjadi prioritas dengan melanjutkan pembangunan fasilitas strategis guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di Kukar.
“RAPBD Kukar 2025 juga mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Pemkab Kukar sambung Bambang, berkomitmen untuk memperkuat sarana dan prasarana pendidikan serta pelayanan kesehatan guna menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan masyarakat yang lebih sehat. Dalam bidang sosial, anggaran diarahkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Bambang menegaskan, penyusunan RAPBD 2025 dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat hingga DPRD Kukar.
“Kami berharap RAPBD 2025 mampu menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan Kukar yang maju dan sejahtera, sebagaimana visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026,” tutup Bambang.
Dengan strategi anggaran yang terukur dan komprehensif, Pemkab Kukar optimistis dapat menghadapi tantangan pembangunan sekaligus membuka peluang baru untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Agus P Sarjono
