Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, menyatakan bahwa Provinsi Kaltim memiliki rekaman yang cukup baik terhadap pengendalian inflasi.
“Pada awal tahun 2024, Kaltim hampir masuk ke dalam kategori daerah yang memiliki inflasi tinggi, tetapi bukan yang paling tinggi. Kemudian, pada medio 2024 hampir menjadi daerah yang memiliki inflasi rendah, tetapi juga bukan yang paling rendah,” ujar Sri Wahyuni dengan wajah tersenyum, saat memimpin acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim, di Ruang Pertemuan Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (17/12/2024).
Sri sangat bersyukur karena Kaltim masih pada kondisi inflasi yang sangat terkendali dan tidak mengkhawatirkan. Namun dia tetap menekankan agar dengan keadaan ini jangan membuat lengah tetapi tetap harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan, terkhusus yang termasuk dalam TPID.
Pertumbuhan ekonomi Kaltim, menurut Sri, dalam kondisi yang masih cukup baik, walaupun jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada semester II tahun 2023 terlihat ada penurunan meski tidak terlalu signifikan, pada triwulan ke III mencapai 5,52 persen turun jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang berapa pada keadaan 6,22 persen. Namun demikian, angka pertumbuhan ekonomi Kaltim saat ini masih berada pada rata-rata di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada permulaan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kaltim mancapai 7,2 persen. Sementara angka perkembangan inflasi pada November 2024, jika diambil perbandingan month to month (m to m) berada diangka 0,08 persen masih di bawah angka inflasi nasional yang berada diangka 0,30 persen.
Jika dilihat dari perbandingan tahun ke tahun (year to year / y to y), inflasi di Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat sebesar 1,55 persen, yang masih berada di bawah angka inflasi nasional yang juga berada pada angka 1,55 persen.
Sementara itu, jika dilihat dari perbandingan tahun hingga tanggal (year on date / y on d), inflasi Kaltim tercatat sebesar 1,16 persen, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang berada pada angka 1,12 persen.
Faktor utama penyebab inflasi di Kaltim adalah kenaikan harga komoditas pangan dan tingginya biaya transportasi udara, yang masih memberikan pengaruh besar jika dilihat dari perbandingan bulan ke bulan (month to month / m to m).
“Inflasi yang terjadi di Kaltim ini diukur dari data indokator indeks harga konsumen pada perkembangan inflasi pada empat kabupaten dam kota, yaitu Kabupaten Berau yang perbandingan persentase year to year mencapai 3,14 persen, kemudian Kabupaten PPU (Penajam Paser Utara) dengan y to y mencapai 0,90 persen, Balikpapan yang perbandingan y to y sebesar 1,19 persen dan Samarinda dengan perbandingan y to y sebesar 1,51 persen. Dengan kondisi demikian sehingga perbandingan inflasi Kaltim pada y to y tercatat pada 1,54 persen,” papar Sri.
Selanjutnya, berdasarkan petunjuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya daerah untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan mengelola irigasi dengan baik agar dapat mendukung sektor pertanian tanaman pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota, secara sinergi melaksanakan pengendalian inflasi dengan berbagai langkah antisipatif sesuai dengan arahan tersebut.
“Saya minta kepada perangkat daerah, dan juga kepada para bupati walikota agar dapat melihat lagi kondisi jaringan irigasi di wilayahnya masing-masing. Segera laporkan kepada saya data jumlah jaringan irigasi eksisting yang ada, kemudian bagaimana kondisinya juga perencanaan terhadap kebutuhan jaringan irigasi baru, supaya bisa kita jadikan dasar untuk perencanaan dan pelaporan ke Presiden RI,” pinta Sri.
Sri juga mengungkapkan bahwa beberapa daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) telah memiliki Kios Penyeimbang atau yang dikenal dengan nama SIGAP, yang berfungsi untuk membantu pengendalian inflasi. Beberapa lokasi yang memiliki SIGAP antara lain Samarinda dengan dua kios, Berau satu kios, Balikpapan dua kios, dan PPU satu kios.
Sementara itu, Badan Usaha Logistik (Bulog) Perwakilan Kaltim menginformasikan bahwa stok beras di Kaltim diperkirakan aman untuk tiga hingga empat bulan ke depan. Dengan demikian, stok beras jenis premium dan komersial diperkirakan aman hingga bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sebagai gambaran, Bulog merinci ketersediaan beras di Samarinda sebanyak 3.900 ton, Paser 1.200 ton, Balikpapan 2.480 ton, dan Berau 1.300 ton.
Pada kesempatan itu, Sri juga mengimbau kepada pemerintah kabupaten dan kota agar segera menginformasikan kepada Bulog jika terjadi panen beras di daerah mereka, sehingga kondisi ketersediaan beras dapat dipantau secara terkini dan menjamin kecukupan pasokan beras di Kaltim.
“Jadi, hingga saat ini, informasi data yang kita terima dari Bulog bahwa ketersediaan beras kita aman hingga 3 sampai 4 bulan ke depan,” pungkas Sri.
Hadir dalam High Level Meeting TPID Kaltim, perwakilan Badan Pangan Nasional, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, Kepala Perwakilan Kaltim Bank Indonesia (BI) Budi Widhihartanto, Kepala Perwakilan Kaltim Bulog Kaltim Mersi Windrayani, Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana, Pj Bupati PPU Zainal Arifin, Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun, perwakilan PT Pertamina Hulu Mahakam dan perwakilan pemerintah kabupaten kota serta perwakilan perangkat daerah Provinsi Kaltim. []
Penulis : Himawan | Penyunting: Nistia Endah Juniar Prawita
